REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan akan menjadikan lima pelabuhan bebas korupsi. Pelabuhan bebas korupsi adalah pelabuhan yang menerapkan tata kelola yang baik (good governance) dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kami ada suatu contoh yang baik, Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi dan mereka telah memberikan apresiasi, dan kami ingin bukan Priok saja, ada lima lagi yang juga pelabuhan bebas korupsi," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela-sela Rapat Kooridnasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Selasa (8/4).

Budi menyebutkan lima pelabuhan itu, di antaranya Tanjung Perak-Semarang (Jawa Tengah), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Pelabuhan Belawan-Medan (Sumatra Utara), Pelabuhan Ambon (Maluku) dan Sorong (Papua). Dia menjelaskan pelabuhan bebas korupsi tersebut nantinya didorong meningkatkan pelayanan dan menarik investasi dari swasta nasional dan asing.

Suasana proses pemuatan gerbong kereta tipe 'Broad Gauge' kedalam lumbung kapal untuk dikirim ke Bangladesh, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (20/1/2019).

Selain dari kualitas, Budi juga mendorong dari segi peningkatan kuantitas, yakni harus mencapai volume yang ditargetkan dan melayani dengan cepat. "Sebagai contoh volume, kalau Priok 7,5 juta TEUs jadi sembilan juta, katakan Tanjung Perak tiga juta, kita targetkan naik 20 persen karena kenaikan volume ekspor, membuktikan kinerja semuanya bekerja dengan baik," katanya.

Dia menambahkan, pelabuhan bebas korupsi itu akan dijadikan proyek percontohan hingga tahun depan. "Jika menjadikan pelabuhan bebas korupsi maka pelayaran bisa ditingkatkan, kami yakin pelabuhan ini bisa memberikan kinerja yang baik dan melayani. Insya Allah investasi akan berkembang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika