REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh hari jelang Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif yang ditetapkan pada 17 April 2019, PT Pertamina (Persero) menggelar Apel Siaga untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap sarana dan fasilitas Pertamina dari mulai kegiatan hulu, produksi di Kilang dan distribusi kepada masyarakat. Sehingga, memastikan keamanan pasokan BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia.
Apel Siaga Pemilu digelar serentak pagi ini di seluruh lokasi TBBM, Kilang dan unit operasi Hulu Pertamina diseluruh Indonesia. Di sebagian lokasi, apel langsung dipimpin oleh jajaran direksi Pertamina. Di antaranya adalah TBBM Jakarta Group Plumpang ( DKI Jakarta) yang dipimpin Direktur Pengolahan Budi Santoso Syarif, Kilang Plaju (Sumatera Selatan) dipimpin Direktur LSCI Gandhi Sriwidodo, TBBM Surabaya Group (Jawa Timur) dipimpin Direktur SDM Koeshartanto dan TBBM Manggis (Bali) dipimpin Direktur Manajemen Aset, M Haryo Yunianto.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyatakan, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu sejak 18 Februari 2019 yang bekerja 24 jam untuk memastikan keamanan stok dan suplai BBM serta LPG, sehingga mendukung kelancaran Pemilu yang aman dan damai.
“Satgas Pemilu ini merupakan yang pertama kali, karena pelaksanaan Pemilu serentak dan gabungan juga baru pertama kali dalam sejarah Indonesia,”kata Fajriyah, Kamis (11/4).
Fajriyah menambahkan, selain memastikan pasokan dan penyaluran BBM dan LPG, Pertamina telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan keamanan di seluruh sarana dan fasilitas operasi Pertamina yang merupakan Objek Vital Nasional.
“Kesiapan dan pasokan energi menjadi hal strategis yang harus tetap kita amankan. Pertamina akan didukung penuh penuh oleh Polri dan TNI,” tegas Fajriyah.
Satgas Pemilu, lanjut Fajriyah, melibatkan Kantor Pusat, Unit Bisnis, Unit Operasi dan Anak Perusahaan di seluruh Indonesia. Satgas ini akan bekerja hingga akhir April 2019, untuk memastikan kebutuhan energi selama proses Pemilu hingga rekapitulasi penghitungan suara terpenuhi dengan baik.
“Kita sama - sama harus memahami bahwa Pertamina adalah BUMN yang menjadi andalan negara, baik dalam menjaga ketahanan energi nasional maupun pendapatan negara, pajak dan sebagainya,” imbuh Fajriyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika