REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mengecam penangkapan wakil pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, Edgar Zambrano, pada Rabu lalu. Ia menilai hal itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap konstitusi negara tersebut.
“Penahanan Wakil Presiden Majelis Nasional, Edgar Zambrano, oleh polisi rahasia Venezuela, merupakan pelanggaran terang-terangan lain atau konstitusi negara tersebut,” kata juru bicara kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa Maja Kocijancic pada Kamis (9/5).
Menurut dia, penangkapan Zambrano memiliki motif politik. Tujuannya tak lain guna membungkam Majelis Nasional. “Uni Eropa menyerukan agar Edgar Zambarano segera dibebaskan dan meminta pertanggung jawaban otoritas terkait atas keselamatan dan integritasnya,” ujarnya.
“Hak-hak sipil, keamanan, dan kekebalan parlementer dari semua anggota Majelis Nasional, termasuk presidennya, Juan Guaido, harus diperhatikan dan dihormati sepenuhnya,” kata Kocijancic menambahkan.
Zambrano dilaporkan ditangkap agen intelijen Venezuela kemudian diangkut menggunakan truk. Dia disebut dibawa ke markas badan intelijen Venezuela, SEBIN, di Helicoide. Namun, belum ada pihak yang dapat mengonfirmasi apakah dia memang ditahan di sana atau tidak.
Pada 30 Mei dan 1 April lalu massa pendukung oposisi menggelar demonstrasi di Caracas. Mereka menuntut agar Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. Aksi itu dipelopori oleh Juan Guaido yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu.
Maduro menyebut aksi itu merupakan percobaan kudeta. Ia menuding AS menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Namun, Maduro menegaskan upaya kudeta terhadap dirinya berhasil digagalkan.
Gejolak politik Venezuela telah berlangsung sejak tahun lalu. Hal itu juga berimbas kepada kondisi perekonomian Venezuela. Ia diketahui mengalami hiperinflasi. Hal itu menyebabkan jutaan warganya mengungsi ke beberapa negara tetangga.