REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin stok beras dan pangan dalam Ramadhan kali ini aman terkendali. Pasokan sembilan bahan pokok yang diawasi oleh Perum Bulog diklaim mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, dan pemerintah masih terus melakukan penyerapan beras di level petani.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan, cadangan beras Bulog sudah menyentuh 2,1 juta ton sehingga dipastikan stabilitas pasokan aman. Pihaknya menilai, Bulog belum mau mengambil langkah untuk melakukan operasi pasar (OP) beras dalam waktu dekat ini sebab harga masih berada di kisaran normal.

“Beras tidak akan ada OP dan untuk komoditas lainnya, belum akan kita lakukan OP juga. Seperti gula, jagung, dan minyak. Karena stok aman,” kata Bachtiar saat memberikan pemapaparan dalam diskusi Pengendalian Bahan Pangan, di Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Senin (13/5).

Dia menambahkan, penyerapan beras masih dilakukan Bulog dengan total serapan sebesar 10 ribu-12 ribu ton per hari. Saat ini, kata dia, Bulog telah menyerap lebih dari 400 ribu ton beras petani. Dengan melimpahnya cadangan beras Bulog, Bachtiar memastikan penyaluran akan dilakukan dengan menghitung konsumsi sehari-hari di dalam negeri.

Sedangkan untuk pasokan yang berasal dari impor, kata dia, masih tersedia dan dijadikan cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga dalam mengimbangi kebutuhan konsumsi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, guna memastikan penyerapan beras petani maksimal, pihaknya mendorong Bulog untuk melakukan penyerapan sebesar 15 ribu-20 ribu ton per hari. Sebab, dari 1,8 juta ton target serapan hingga akhir tahun nanti, kata Agung, Bulog hanya memiliki waktu sekitar 1,5 bulan saja masa penyerapan dari masa panen petani.

“Kita dorong agar supaya bisa sampai lah penyerapannya menjadi 15 ribu-20 ribu ton per hari,” kata Agung.

Dia menjabarkan, saat ini Bulog memiliki dua skema penyerapan pembelian beras dari petani. Skema pertama, pembelian gabah petani harus sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 sebesar Rp 3.800 per kilogram (kg) dengan fleksibilitas Rp 4.070 per kg.

Skema kedua, lanjut Agung, Bulog diperkenankan membeli secara komersial yakni menyerap beras petani di atas harga HPP asalkan memiliki kemampuan untuk menjual kembali dan menghasilkan keuntungan. Untuk itu, pihaknya mendorong Bulog untuk dapat menerapkan skema kedua agar penyerapan dapat berlangsung optimal.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi serapan beras petani oleh pemerintah belum berlangsung maksimal. Menanggapi hal ini, Agung menjelaskan pemerintah akan terus berkomitmen melakukan penyerapan melalui Bulog hingga target terlaksana. Dia mengatakan, saat ini pemerintah memfokuskan penyerapan gabah petani, bukan lagi beras.

“Karena kalau gabah, masih bisa disimpan dulu sebagai cadangan, nanti ketika terjadi pergolakan harga maupun pasokan, cadangan ini dikeluarkan,” kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika