REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan permintaan militer AS untuk mengirim tambahan 5.000 pasukan ke Timur Tengah. Permintaan tersebut diajukan ketika ketegangan antara Negeri Paman Sam dengan Iran semakin memanas.
Pada bulan ini, Teheran dan AS saling melemparkan retorika keras. Ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mencoba memotong ekspor minyak Iran sampai titik nol dan meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan Teluk untuk merespons apa yang ia sebut sebagai ancaman dari Iran.
Pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan permintaan itu dilakukan oleh Komando Pusat AS. Ia menambahkan belum diketahui apakah Pentagon akan menyetujui permintaan tersebut atau tidak.
Secara teratur Pentagon mendapat permintaan dan selalu menolak untuk menambah pasukan ke setiap pangkalan militer mereka di seluruh dunia. Salah satu pejabat mengatakan permintaan pasukan itu akan bersifat defensif.
Belum diketahui apakah permintaan tersebut akan diajukan ke Gedung Putih atau tidak. Permintaan penambahan pasukan tersebut pertama kali dilaporkan kantor berita Reuters.
Itu menjadi permintaan terbaru penambahan sumber daya manusia dalam langkah yang AS sebut sebagai upaya menghalau ancaman Iran terhadap pasukan dan kepentingan AS di Timur Tengah.
AS belum menunjukan bukti ancaman tersebut ke hadapan publik. Pentagon juga menolak berkomentar tentang permintaan penambahan pasukan ini.
"Sebagai kebijakan jangka panjang, kami tidak akan berbicara atau berspekulasi dalam potensi rencana masa depan atau permintaan penambahan pasukan," kata juru bicara Pentagon, Komandan Rebecca Rebarich, Kamis (23/5).
Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan mengatakan di saat ancaman dari Iran tetap tinggi, tindakan pencegahan yang dilakukan Pentagon telah 'membendung' potensi serangan ke Amerika. Sejak awal bulan ini militer AS sudah mengerahkan aset militer mereka ke Timur Tengah.
AS mengirim kapal induk dan pesawat bomber serta rudal Patriot ke Timur Tengah. Pengerahan aset militer tersebut merespons ancaman dari Iran.
Sumber kantor berita Reuters mengatakan mereka yakin Iran telah mendukung pemberontak Houthi atau milisi Irak Syiah untuk melakukan serangan ke kapal tanker di Uni Emirat Arab. Trump sudah memperingatkan Iran akan menghadapi 'kekuatan besar' jika menyerang kepentingan AS di Timur Tengah.
Sementara Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pemuda Iran akan menjadi saksi hancurnya peradapan Israel dan Amerika. Senator AS sudah mengkritik langkah pemerintahan Trump menekan Iran.
Senator Chris Murphy mengatakan pemerintahan Trump berencana menggunakan celah dan meningkatkan ketegangan dengan Iran untuk menjual bom ke Arab Saudi. Walaupun Kongres sudah memblokir penjualan senjata ke negara itu karena keterlibatan Arab Saudi dalam kematian warga sipil dalam perang Yaman.
"Saya mendengar Trump menggunakan celah kabur dalam Undang-undang Kontrol Senjata dan melihat penjualan bom yang baru ke Arab Saudi (yang mereka jatuhkan di Yaman) untuk mencegah keberatan Kongres. Yang dapat terjadi pekan ini," kata senator dari Partai Demokrat tersebut di media sosial Twitter.
Staf Kongres AS mengatakan ada ketentuan dalam Undang-undang Kontrol Senjata yang mengatur transaksi senjata internasional. Ketentuan itu mengizinkan presiden menyetujui penjualan senjata tanpa peninjauan Kongres dalam kondisi darurat nasional.
Dalam kasus ini, kata mereka, Trump akan menggunakan ketegangan dengan Iran sebagai alasan untuk menyediakan peralatan militer untuk Arab Saudi. Negara yang menurut Trump rekan penting AS di Timur Tengah. Trump juga kerap mengatakan penjualan senjata ke Arab Saudi meningkatkan lapangan pekerjaan di AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika