REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar menyebutkan setidaknya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) akan dilepas karena kondisi beras yang sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi.

"Itu sebenarnya (beras) tersimpan dari dulu. Harusnya ada pelepasan stok. Kami minta izin sudah diputuskan boleh. Kan tidak mungkin dijual, ada sekitar 50 ribu ton," kata Bachtiar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (1/7).

Bahctiar menjelaskan pelepasan stok CBP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam regulasi tersebut, disebutkan pelepasan CBP dilakukan apabila CBP telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan dan atau berpotensi/mengalami penurunan mutu.

Bachtiar menyebutkan 50 ribu ton beras yang akan dilepas memang merupakan bagian dari pengadaan impor beberapa tahun lalu, bahkan sejak 2015-2017. Namun demikian, ia menjelaskan beras yang mengalami penurunan mutu tersebut dan tidak mungkin bisa dikonsumsi, bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan.

"Kalau masih bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan, contohnya bisa jadi MSG, jadi ethanol, digiling. Kalau masih bisa diolah kenapa dibuang. Tapi untuk dikonsumsi sudah tidak mungkin," katanya.

Saat ini, stok beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton, terdiri dari 2,2 juta CBP dan 143 ribu ton beras komersial. Untuk mendistribusikan stok beras CBP dan menghindari kerusakan beras di gudang, Bulog melakukan berbagai upaya hilirisasi, seperti program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), menjual komersial lewat Rumah Pangan Kita (RPK), dan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Lewat program KPSH atau operasi pasar, Bulog akan menggelontorkan beras medium sebanyak 1,48 juta ton hingga akhir Desember tahun ini. Pemerintah memutuskan memperpanjang program KPSH hingga akhir Desember 2019. Tercatat hingga akhir Mei 2019, Bulog telah menyalurkan beras melalui program KPSH sebesar 225 ribu ton dan 2.000 ton untuk bantuan bencana alam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika