REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pertemuan untuk membahas wilayah itu sebagai salah satu kandidat ibu kota baru Indonesia. Sugianto mengatakan Pemprov Kalteng juga telah menyiapkan lahan seluas 300 sampai 500 hektare berbentuk segitiga di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.
"Kita siap, intinya kalau presiden sudah menetapkan, kami sudah siapkan. Semunya siap," ujar Sugianto dalam sesi wawancara khusus dengan Republika.co.id di Istana Isen Mulang (IIM) rumah jabatan gubernur, Kota Palangka Raya, Rabu (24/7).
Namun, menurut dia, Pemprov Kalteng saat ini hanya bisa menunggu keputusan akhir dari Presiden Jokowi untuk memilih Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Tengah sebagai ibu kota baru. Karena, menurut dia, Pemprov Kalteng hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
"Tapi kalau melihat dari historis, dari sejarah Pak Seokarno menetapkan pada tahun 1957, ya mestinya dari historis itu yang jadi ibu kota ke depan itu Kalteng," ucapnya.
Karena itu, Suagianto sudah menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika pun Kalteng tidak dipilih, kata dia, masyarakat Dayak di Kalteng juga akan tetap legowo. "Ditetapakan ya Alhamdulillah, kalau tidak pun kami harus tetap membangun. Kita harus optimis, harus tetap semangat menatap Kalteng Berkah," katanya.
Keuntungan jadi Ibu Kota
Presiden Joko Widodo berjalan di hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). (ANTARA)
Sugianto mengatakan, jika Kalteng ditetapkan sebagai Ibu Kota Baru akan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Salah satunya, jika menjadi ibu kota, gubernur dan bupati di Kalteng tidak perlu memikirkan lagi anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, karena presiden sudah ada di Kalteng.
"Jadi nanti tinggal mengarahkan saja sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat, anak-anak orang Dayak di perdalaman yang putus sekolah. Tidak mungkin presiden membiarkan anak-anak putus sekolah," ujarnya.
Selain itu, kata dia, jika Kalteng menjadi ibu kota semua pengusaha nantinya akan pindah di Kalteng, sehingga diharapkan pada 2024 APBD Kalteng bisa berada di angka 20 sampai 30 triliun. "Kan begitu harapannya, sehingga tidak lagi harus membuat rencana sambil memikirkan anggarannya," ucapnya.
Menurut dia, secara infrastruktur Kalteng memang belum lengkap seperti Kaltim atau Kalsel. Namun, kata dia, jika mau memindahkan ibu kota justru lebih baik memilih daerah yang belum terlalu padat seperti Kalteng sehingga kedepannya lebih mudah mengelolanya.
"Kalau menurut saya itu lebih nyaman di Kalteng karena mengolahnya nyaman. Kan kalau kita sudah jadi, mau diolah kan susah," katanya.
Sugianto menyambut baik pemindahan ibu kota tersebut Dia berharap, dengan adanya pemindahan ibu kota ini kedepannya terjadi pemerataan ekonomi di provinsi-provinsi lainnya. "Nah ini sudah betul supaya perputaran ekonomi nanti merata, tidak hanya di Pulau Jawa. Sekarang kan perputaran uang 85 persen di Jawa," jelasnya.
Masyarakat Dayak dukung pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo melihat peta calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 8 Mei silam. (Republika/Sapto)
Perwakilan tokoh masyarakat Dayak se-Kalimantan mengikrarkan dukungan atas kebijakan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Ikrar dukungan tersebut dibacakan di Tugu Sukarno Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7) siang.
Tokoh masyarakat Dayak Dagut H Djunas mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan tersebut sebenarnya sudah pernah diucapkan Presiden Soekarno saat peletakan tiang pancang pertama Palangkaraya sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957.
"Presiden Soekarno pernah mengumumkan di sini (Tugu Soekarno) bahwa Kalimantan Tengah letaknya sangat strategis menjadi ibu kota negara. Oleh sebab itu maka kami di sini tadi mengikrarkan masyarakat Dayak ini mendukung pemindahan ibu kota ke kalimantan," ujar Dagut saat ditemui Republika.co.id di Tugu Soekarno.
Namun, menurut dia, jangan sampai pemindahan ibu kota tersebut malah menjadi bencana bagi masyarakat Dayak. Karena, kata dia, masyarakat Dayak tidak ingin bernasib seperti masyarakat Betawi di Jakarta. "Jadi kami berharap agar pemerintah kedepannya membuat regulasi agar berpihaak kepada masyarakat khususnya masyarakat Dayak," kata Dagut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika