REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – MUI akan melakukan mediasi ke berbagai tokoh agama terutama kalangan Katolik dan Protestan. Ini dilakukan agar polemik video viral ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) tidak berbuntut panjang di meja hijau.
"Langkah MUI agar bagaimana ini tidak masuk ke wilayah hukum. Karena ini bisa dicabut," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi, saat disinggung soal laporan terhadap video ceramah UAS yang sudah masuk ke Bareskrim Polri, di kantor MUI, Menteng, Jakarta, Rabu (21/8).
Masduki juga menyebut, selain berkunjung ke para tokoh agama, tidak menutup kemungkinan MUI akan menemui para penggugat UAS. Menurutnya, kunjungan ke para tokoh agama ini adalah solusi atas persoalan yang tengah dihadapi UAS. "Dan akhirnya akan seperti itu (penggugat akan mencabut laporannya)," paparnya.
Masduki mengingatkan, rakyat Indonesia telah melewati momen pemilihan umum yang menampakkan polarisasi di kalangan masyarakat. Karena itu, MUI akan berupaya agar polemik video ceramah UAS ini tidak merembet ke masalah lain yang membuat situasi nasional tidak kondusif lagi.
MUI, lanjut Masduki, juga mengimbau kepada masyarakat Muslim terutama jamaah UAS untuk tidak terprovokasi. Sebab dia juga menyadari UAS merupakan pendakwah kondang yang memiliki banyak pengikut sehingga rawan menimbulkan pro-kontra.
"Jangan sampai melakukan langkah-langkah yang justru membuat tidak kondusif. Ini yang harus kita hindari, kita harus mendinginkan suasana. Termasuk tokoh-tokoh di berbagai daerah agar ikut mendinginkan suasana, jangan terprovokasi. MUI segera bekerja, datang ke berbagai tokoh masyarakat, agar ini bisa selesai," katanya.
UAS memenuhi undangan MUI terkait polemik rekaman video ceramahnya soal salib tiga tahun lalu yang berujung pada pelaporan ke polisi. Dia tiba di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 15.48 WIB, Rabu (21/8). Di kantor MUI ini UAS juga menyampaikan penjelasan kepada awak media tentang video viral ceramahnya.
Masduki mengatakan, MUI mengundang UAS agar eskalasi masalah ini tidak melebar sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Undangan MUI kepada UAS itu merupakan amanat dari rapat pimpinan MUI pada Selasa (20/8) kemarin.
"Di pikiran kami, kalau ini masuk ke ranah hukum, maka akan ada balasan (laporan hukum) lagi. Karena ternyata sudah ada juga video viral yang bisa membuat umat Islam tersinggung. Maka kami memanggil supaya ini redam," ucapnya.
Apalagi, menurut Masduki, kasus UAS ini rentan ditunggangi pihak lain yang sengaja ingin membuat kondisi nasional tidak kondusif. Karena itu, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga bersama-sama melalui cara kultural, yakni sowan ke para tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Kami berharap tidak ada gugatan balasan," ucap dia.
Masduki melanjutkan, MUI tidak menghakimi UAS terkait materi ceramah yang disampaikan, khususnya soal patung. "Tadi juga ada diskusi (agar) jangan masuk ke wilayah yang bisa menyinggung orang lain misalnya soal patung, itu kan sebuah hadis. Dalam kajian ini, bisa berbeda-beda pendapatnya. Soal ini, kita ingin UAS untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah itu. Apalagi menyinggung ke agama-agama lain.
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas juga menambahkan, MUI tidak dalam posisi untuk membela dalam persoalan yang dihadapi UAS. MUI berusaha mendinginkan suasana dan mencari titik temu atas masalah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika