REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mendorong keterlibatan swasta untuk membantu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Khususnya dari segi kemiskinan yang membutuhkan peranan dari berbagai pemangku kepentingan.
Inarno menjelaskan, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang membutuhkan 'sentuhan' solusi dari banyak pihak. Tidak cukup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan harus bersama komunitas dan perusahaan sektor swasta.
"Khususnya swasta, memiliki potensi besar memanfaatkan kekayaan mereka untuk menciptakan peluang bagi mereka yang hidup miskin," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (14/10).
Banyak cara yang dapat dilakukan pihak swasta untuk membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Inarno mencontohkan, melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan jasa yang memang dibutuhkan masyarakat.
Inarno mengakui, kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Kemiskinan sudah membuat jutaan masyarakat meninggal melalui malnutrisi dan penyakit. Kemiskinan juga membatasi akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih, layanan kesehatan dan pendidikan.
Meski sebagian orang di dunia hidup dalam kemakmuran, Inarno menyebutkan, sebagian manusia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bahkan, di negara ekonomi maju pun masih ada orang-orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
"Kemiskinan sudah menjadi masalah berkelanjutan di antara manusia," kata Inarno.
Dengan urgensi yang ada itu, Inarno mengundang semua pihak untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan SDGs dalam strategi perilaku perusahaan. Khususnya untuk perusahaan yang sudah tercatat di BEI.
Resident Representative UNDP Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, setidaknya ada tiga tugas utama pemerintah Indonesia terkait kemiskinan. Pertama, mengentaskan 9,4 persen masyarakat Indonesia atau sekitar 25 juta orang masih harus dikeluarkan dari jerat kemiskinan.
Kedua, mengurangi kerentanan orang yang telah keluar dari kemiskinan, sehingga mereka tidak kembali miskin saat terkena ‘guncangan’ ekonomi. Ketiga, Bahuet menjelaskan, mengatasi kemiskinan multidimensi. "Tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan," ucapnya.
Berbicara multidimensi, Bahuet menuturkan, UNDP memberikan metode penghitungan tingkat kemiskinan multidimensi yang dikenal dengan Multi-dimensional Poverty Inedex (MPI). Indikator ini memberikan gambaran kemiskinan lebih luas di suatu wilayah yang tidak hanya dari sisi pendapatan, juga standar hidup, pendidikan hingga kesehatan.
Dengan keberadaan MPI, Bahuet menjelaskan, UNDP mendorong semakin banyak mitra pemerintah dan non pemerintah di seluruh dunia untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan multidimensi. Khususnya sektor swasta yang memiliki peranan penting dalam SDGs.
"Termasuk dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja disabilitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika