REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengaku, banyak kiai di berbagai daerah yang memprotes keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran jabatan menteri agama tidak diisi orang NU. Namun demikian, kata dia, NU bukanlah partai politik, sehingga tidak bisa menyampaikan langsung protes itu.
"NU bukan partai politik. Itu realitasnya banyak kiai dari berbagai daerah, apalagi kiai kampung, menyampaikan tentang pendapat tentang kementerian (agama) yang ditanyakan. Tidak sedikit dari kiai yang mengungkapkan yang kami simpulkan kami tafsirkan sebagai bentuk kekecewaan," ujar Robikin di Surabaya, Jumat (25/10).
Robikin menegaskan, mengingat NU bukan partai politik, maka hanya bisa menyampaikan kepada publik terkait banyaknya protes dari kiai terkait jabatan menag yang tidak diisi dari orang NU tersebut. Karena, kata dia, NU tidak sanggup langsung menyampaikan protes tersebut ke Presiden Jokowi.
"Nahdlatul Ulama sekali lagi bukan parpol. Oleh karena itu, peran kami hanya menyampaikan saja, karena kami tak sanggup memberikan penjelasan. Bukan domain kami," kata Robikin.
Meski adanya kekecewaan dari para kiai, Robikin menyatakan NU tetap akan mendukung pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Dia pun berharap, pemerintahan yang baru dibentuk ini, kehadirannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, hingga tinggak terbawah.
"Kami ucapkan selamat bekerja kepada presiden, wakil presiden dan para pembantunya. Semoga pemerintahan yang baru terbentuk kehadirannya dirasakan oleh rakyat, petani, nelayan, buruh UMKM pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat," kata Robikin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan alasannya menunjuk Fachrul Razi sebagai menteri agama. Menurut Jokowi, Fachrul Razi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme.
Jokowi juga menilai, Fachrul memiliki pengalaman di lapangan yang cukup baik terkait hal ini. "Beliau memiliki pengalaman lapangan yang panjang lancar dan pendekatannya adalah pendekatan lunak yang baik," jelas Jokowi saat berbincang bersama awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).