REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) meminta pemerintah untuk menambah anggaran pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi Rp 20 triliun. Sebab, saat ini pemerintah hanya menganggarkan dana sekitar Rp 2,5 triliun per tahun untuk bisa mengadakan beras sebanyak 1,2 hingga 1,4 juta ton.  

"Kami mengusulkan pemberian modal kerja untuk pengadaan CBP paling tidak Rp 20 triliun," kata Buwas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Sesuai dengan skema pengadaan CBP yang diterapkan saat ini, pemerintah hanya membayar selisih harga antara harga beli beras oleh Bulog dan harga jual beras yang digunakan untuk operasi pasar.

Sebagai contoh, jika Bulog membeli beras dari petani seharga Rp 10 ribu per kg, namun menjualnya sebesar Rp 8 ribu per kg dalam operasi pasar, maka pemerintah hanya akan membayar selisih harga sebesar Rp 2 ribu per kg. Harga jual lebih rendah daripada harga beli karena esensi dari operasi pasar adalah menjual beras di bawah harga eceran tertinggi (HET).