REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar telah merampungkan musyawarah nasional (Munas) dan memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Ketua DPP demiosioner Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan tidak ada intervensi dari pemerintah dalam munas, seperti isu yang beredar belakangan ini.

"Saya kira tidak ada keterlibatan di sana tidak ada intervensi dari pemerintah terkait dengan Munas Golkar," ujar Ace di Menteng, Jakarta, Ahad (8/12).

Ia mengatakan, sudah hal lumrah jika ada pembicaraam antara petinggi Golkar dengan pemerintah. Sebab, Airlangga merupakan seorang menteri, sedangkan Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR periode 2019-2024.

"Saya kira wajar-wajar aja kalau ngobrol-ngobrol, tapi yang jadi catatan kita yang terpenting para pejabat tidak memengaruhi para Ketua-ketua DPD," ujar Ace.

Terkait kontrak politik yang diisukan terjadi sebelum Munas Golkar, Ace menegaskan, hak tersebut tidak ada. Menurutnya, semua pihak kini bersatu untuk kemajuan partai berlambang pohon beringin itu.

"Tidak ada, tidak ada kontrak-kontrakan," ujar Ace.

Sebelumnya, Plt Ketua DPW Sumatera Utara Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Jokowi dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Menurutnya, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.

"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," ujar Doli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika