REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE, yang dinilai mendiskriminasikan produk kelapa sawit Tanah Air.

"Gugatan ini dilakukan, karena kita di diskriminatif. Kita mau nggak mau yang punya produk harus kuat ke sana, negara mana pun nggak senang kalau didiskriminatif, maka kita akan lawan dan harus lawan," tegas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kepada wartawan di Jakarta, Senin, (16/12).

Meski begitu, ia mengungkapkan, pembahasan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tetap berjalan. "Berjalan paralel, perundingan IEU-CEPA jalan, gugatan jalan," jelas Agus.

Selanjutnya menghadapi sidang WTO tahun depan, lanjutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempersiapkan segalanya. Termasuk para pengacara yang kompeten di bidangnya.

"Nanti kita otomatis bicara dengan kementerian lain juga. Pokoknya untuk sidang WTO kita akan kumpulkan tim terbaik dan kita berdayakan," tegas Agus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, gugatan WTO akan terus diproses. Pemerintah pun telah menyiapkan tim untuk berproses ke sana.

"IEU CEPA tentu akan menjadi bagian dari perundingan. Hanya saja ini kan prosesnya sudah bergeser ke WTO, sebab mereka sudah membuat ini sebagai hukum," kata Airlangga pada kesempatan serupa.

Sebagai informasi, Data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir. Nilai ekspor FAME mencapai 882 juta dolar AS pada periode Januari sampai September 2019.

Angka itu menurun 5,58 persen dibandingkan periode sama pada 2018 yang sebesar 934 juta dolar AS. Sementara nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 6,69 persen. Sebelumnya 3,27 miliar dolar AS pada periode Januari sampai September 2018 menjadi 3,04 miliar dolar AS year on year (yoy).

Ikuti Whatsapp Channel Republika