REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Atasi kemacetan lalu lintas (lalin) di kawasan Jalan Dewi Sertikadan, Jalan Kartini, dan Japan Margonda, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan membangun underpass di sepanjang 500 meter di ruas Jalan Dewi Sartika pada tahun anggaran 2020. Proyek underpass senilai Rp 300 miliar tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan akibat adanya perlintasan kereta dan pertigaan Jalan Dewi Sartika dan Jalan Margonda.
Terkait rencana pembangunan proyek underpass tersebut, Dinas Perumahaan dan Permukiman (Rumkin) Depok bersama Dinas Bina Marga Pemprov Jabar mengadakan sosialisasi kepada warga yang akan terkena rencana proyek tersebut di kantor Kecamatan Pancoranmas (Panmas), Kota Depok, Selasa (17/12). Hadir dalam acara sosialisasi yakni Asisten Sekda Bidang Ekbang Pemkot Depok, Ahmad Kafrawi, Kepala Dinas Rumkin Pemkot Depok, Dudi Miraz, Camat Pancoranmas Utang Wardaya, serta utusan Polresta Depok dan Kodim Kota Depok.
"Jadi nanti pengendara kendaraan tidak lagi melintas di perlintasan rel kereta api, tentu diharapkan dapat mengatasi kemacetan lalulintas yang selama ini terjadi," ujar Kepala Dinas Rumkin Pemkot Depok, Dudi Miraz.
Dudi menjelaskan, pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika akan berada di sisi timur, dan akan dimulai dari depan Transmart Jalan Dewi Sartika ke arah Jalan Margonda. Sedangkan sisi barat di Jalan Dewi Sartika tidak ada perubahan karena untuk jalur kendaraan dari simpang lima Sawangan-Pitara-Nusatara yang menuju ke Jalan Sejajar Rel Stasiun Depok Baru ke Jalan Arif Rahman Hakin (ARH).
"Pelaksanaan proyek underpass Jalan Dewi Sartika akan dilakukan pembebasan lahan. Bagi warga yang lahannya dibebaskan akan diganti untung sesuai aturan yang berlaku," terang Dudi.
Kabid Pertanahan Dinas Rumkin Depok, Usep mengatakan, sosialisasi ini baru pertama yang bertujuan menginformasikan kepada warga yang terkena dampak rencana pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika. "Sosialisasi ini baru tahap awal untuk memberikan informasi awal agar masyarakat mengetahui adanya rencana pembangunan underpass," tuturnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihatna mengungkapkan, Pemkot Depok mulai sharing pendanaan untuk pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika dengan Pemrov Jabar karena status Jalan Dewi Sartika adalah jalan Provinsi.
"Dalam pembangunan, penetapan lokasi dari Pemprov Jabar yang menentukan. Kita harus berikhtiar mendorong intervensi Pemprov Jabar untuk pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika guna mengatasi kemacetan yang sudah parah. Alhamdulillah direspon dan pelaksanaannya Insya Allah dimulai pada 2020," ungkapnya.
Lebih jauh Dadang menegasakan masalah titik kemacetan yang ada di Kota Depok dikarenakan ruas jalan yang kecil, tak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. "Kepadatan di Jalan Sawangan cukup tinggi, terutama pada peak hour atau jam sibuk (weekday 06.00 WIB-08.00 WIB dan 16.00 WIB-21.00 WIB) dan weekend mulai 10.00 WIB- 22.00 WIB. Beberapa penyebabnya, pertumbuhan kendaraan sangat tinggi, pergerakan orang pada waktu yang bersamaan tak sebanding dengan kapasitas Jalan Sawangan yang hanya dua jalur. Dan, kemacetan diperparah lagi karena perilaku pengguna jalan yang tidak mau antri," tuturnya.
Menurut Dadang, untuk pembangunan dan pelebaran Jalan Sawangan juga perlu intervensi Pemerintah Pusat karena statusnya jalan nasional. "Kita sedang berikhtiar advokasi Pemerintah Pusat untuk menggarap pembangunannya yang menjadi kewenangannya. Pemkot Depok sudah mengajukan usulan dan sedang dibahas kapan dilaksanakannya," terangnya.
Camat Pancoranmas, Utang Wardaya mengharapkan, proyek underpass salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Margonda. "Kami mengimbau warga ikut mendukung suksesnya pembangunan underpass ini, karena ini untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Depok khusus di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Margonda," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika