Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Rabu ((1/12) meminta parlemen Israel (Knesset) memberinya kekebalan hukum untuk menghindari proses pengadilan atas dakwaan korupsi dalam tiga kasus. Netanyahu sudah mengirim surat permohonan resmi kepada pimpinan Knesset.

Langkah ini bisa membuat proses pidana korupsi terhadap Netanyahu tertunda selama berbulan-bulan. Pasalnya persidangan pengadilan tidak dapat digelar, jika ada surat permohonan resmi untuk kekebalan hukum.

Dengan cara itu, Benjamin Netanyahu menghendaki tidak ada proses persidangan atas dirinya, sebelum digelarnya pemilu Israel awal Maret. Karena parlemen baru akan membahas dan memutuskan soal permohonan kekebalan hukum itu setelah pemilu.

Benjamin Netanyahu, yang sedang mencalonkan diri lagi untuk pemilu mendatang, bulan November lalu didakwa atas tuduhan penipuan, pelanggaran mandat dan penyuapan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel bahwa seorang perdana menteri yang sedang menjabat didakwa ke pengadilan.

Hari menyedihkan bagi Israel

Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan, dia berhak atas perlindungan parlemen, dan sekaligus mengklaim bahwa tuntutan pidana terhadapnya berlatar belakang politik. PM Israel ini berulangkali membantah telah melakukan kesalahan selama masa jabatannya, dan menyatakan dia menjadi korban dari konspirasi untuk menggulingkannya.

"Saya ingin memimpin Israel selama bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan bersejarah," tegas Netanyahu.

Rival politik utamanya Benny Gantz dari partai Biru-Putih menyebut pengumuman Netanyahu meminta kekebalan hukum kepada parlemen sebagai "hari yang menyedihkan bagi Israel."

Gantz menuduh Netanyaju telah bertindak atas kepentingan pribadi dan bukan atas pertimbangan demi masa depan Israel.

"Netanyahu tahu bahwa dia bersalah," kata Benny Gantz.

Kebuntuan politik parah

Langkah terbaru Netanyahu terjadi di tengah kebuntuan politik yang sangat parah di Israel. Negara itu akan melangsungkan pemilihan umum yang ketiga hanya dalam waktu hanya 12 bulan. Selama ini, tidak ada pihak yang mencapai mayoritas absolut atau mampu membentuk pemerintahan koalisi.

Partai Likud dan Netanyahu memang memenangkan dua pemilu sebelumnya, yang digelar pada bulan April dan September 2019, namun gagal meraih mayoritas maupun membentuk pemerintahan. Saat ini, pemerintahan dijalankan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin Netanyahu.

Untuk mendapatkan kekebalan hukum, Benjamin Netanyahu perlu dukungan 61 suara dari 120 anggota parlemen di Knesset.

Permohonan kekebalan hukum Netanyahu tampaknya akan menjadi tema besar dalam pemilu bulan Maret. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel menentang pemberian kekebalan hukum kepada Netanyahu.

hp/as (rtr, ap, dpa)

Ikuti Whatsapp Channel Republika