REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Negara bagian Telangana di India selatan akan menggunakan perangkat pemindai wajah dalam pemilihan lokal pada Rabu (22/1). Pihak berwenang menjelaskan, pemanfaatan teknologi itu merupakan penggunaan yang pertama di India meskipun ada kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan.
Perangkat lunak pengenalan wajah akan digunakan untuk memverifikasi pemilih di 10 Tempat Pemungutan Suara di distrik Medchai Malkajgiri. Komisi pemilihan negara bagian Telangana menyatakan, keputusan itu dilakukan untuk mengurangi kasus peniruan ketika memberikan suara.
"Ada masalah dengan menggunakan kartu identifikasi pemilih yang adil untuk verifikasi. Ini adalah langkah tambahan untuk mengekang peniruan," kata sekretaris komisi pemilihan negara M. Ashok Kumar.
Menurut Kumar, teknologi tersebut sangat penting untuk mengatasi pemungutan suara curang di Telangana. Pemilih pun tidak akan memiliki opsi untuk tidak memberikan suara ke TPS.
"Kami pikir itu akan menjadi alat yang efektif, dan itu dapat digunakan lebih luas setelah uji coba ini," kata Kumar.
Komisi pemilihan juga meyakinkan, privasi pemilih akan dilindungi. Foto-foto mereka yang telah memberikan suara tidak akan disimpan atau digunakan untuk tujuan lain untuk disalahgunakan.
"Pengenalan wajah bukanlah sesuatu yang dapat disalahgunakan, dan dalam hal ini, kesalahan identifikasi dapat menyebabkan pencabutan hak pilih, yang melanggar hak demokratis inti untuk memilih," kata Direktur kebijakan Asia untuk advokasi hak digital Access Now Raman Jit Singh Chima.
Chima menggugat, untuk menerapkan teknologi tersebut dalam pemilihan tidak memiliki kerangka hukum yang jelas. Terlebih lagi, tidak ada penjelasan cara yang digunakan untuk membuat data aman dan tidak digunakan untuk hal lainnya.
Langkah Telangana menggunakan pemindai wajah dalam pemilihan umum muncul ketika teknologi sama sedang dipasang di bandara, stasiun kereta api dan kafe-kafe di seluruh India. Pemerintah bersiap untuk meluncurkan sistem nasional yang kemungkinan terbesar di dunia.
Bulan lalu, teknologi itu digunakan untuk menyaring orang pada sebuah demonstrasi politik untuk pertama kalinya. Peristiwa itu pun memicu kekhawatiran data digunakan untuk membuat profil orang-orang yang melakukan protes.
Pihak berwenang India mengatakan, teknologi itu diperlukan untuk mendukung negara dalam pengawasan yang saat ini begitu longgar. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, akan lebih mudah menghentikan kejahatan dan menemukan anak-anak yang hilang.
Mahkamah Agung India dalam keputusan pada 2017 tentang program kartu identitas biometrik nasional menyatakan privasi individu adalah hak mendasar. Namun, putusan itu rilis sebelum peluncuran teknologi pengenalan wajah.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperkenalkan di parlemen bulan lalu. Peraturan itu membuat pemerintah meminta perusahaan untuk menyerahkan data pribadi yang dianonimkan dan data non-pribadi lainnya.
India bukan satu-satunya negara yang menggunakan pengenalan wajah dalam pemilihan. Afghanistan menggunakannya dalam pemilihan presiden tahun lalu, sebuah langkah yang menurut aktivis hak-hak perempuan menghalangi banyak pemilih perempuan untuk berpartisipasi.
Sedangkan di negara lain, serangan balik terhadap teknologi tersebut terus berkembang. San Francisco dan Oakland di Amerika Serikat telah melarang penggunaannya, sementara Uni Eropa sedang mempertimbangkan langkah serupa di area publik hingga lima tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika