REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK— Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengajak seluruh pengurus pondok pesantren yang ada di provinsi itu terus menyempurnakan manajemen pesantren. Ajakan ini agar semua pesantren yang ada tidak saja unggul dari sisi kuantitas, tapi juga mampu meningkatkan kualitas.
"Peningkatan kualitas itu bisa untuk menjawab hal-hal yang jangka pendek apa dan jangka panjang apa. Nah, saya berharap manajemen pesantren diperbaiki betul sehingga kita bisa menata pesantren itu dengan baik," kata Sutarmidji saat membuka kegiatan bertajuk Silaturahim Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten kubu Raya di Kubu Raya, Senin (27/1).
Untuk merespons perkembangan zaman, Sutarmidji menyebut pesantren harus tampil modern. Kemudian, secara perlahanmengembangkan diri, terlebih pesantren di Kabupaten Kubu Raya umumnya memiliki lahan yang luas, sehingga sangat memungkinkan untuk terus berbenah.
"Kalau perlu melihat contoh-contoh, ada yang harus dikelola dengan sumber daya-sumber daya manusia yang baik dan memadukan sekolah formal dan tamatan pesantren supaya terbuka. Sehingga tamatan pesantren bisa menjawab itu," katanya.
Sutarmidji mengatakan, cukup banyak program di mana pesantren bisa ambil bagian. Salah satunya program Presiden Joko Widodo tentang kartu prakerja.
Menurut dia, alumni pesantren dapat menjawab tantangan tersebut, di mana akan ada jutaan orang usia kerja yang nantinya dilatih dalam sebuah pusat sertifikasi.
"Setelah itu dapat sertifikat dan saat mencari kerja dibantu selama tiga bulan. Biaya pelatihan dan sertifikat ditanggung pemerintah," katanya.
Mantan wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan, pesantren juga harus moderat. Tidak selalu identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama.
Dia juga mengatakan bahwa pesantren harus jeli melihat peluang. "Misalnya terkait fenomena saat ini, di mana perkembangan bisnis syariah termasuk perbankan syariah dan sebagainya sangat pesat. Itu dana yang dikelola besar, dan kita harus menyiapkan sumber daya manusia untuk itu," katanya.
Pihaknya berkomitmen membantu seluruh elemen masyarakat Kalbar yang memerlukan bantuan pemerintah provinsi. "Pada prinsipnya sampai hari ini pengajuan-pengajuan untuk bantuan apapun di seluruh Kalbar ini kita penuhi, kecuali yang proposalnya tidak masuk akal. Sepanjang rasional, kita membantu dan biasanya lebih dari 25-30 persen, kalau yang di bawah Rp 300-400 juta, itu bisa sampai lebih 50 persen," katanya.
Sutarmidji menyatakan akan menunggu hasil rumusan dari pertemuan silaturahim pimpinan pondok pesantren se-Kubu Raya. Dirinya berharap pesantren dapat terus maju dan mencetak sumber daya manusia unggul.
"Jadi silakan rumuskan apa rumusannya untuk pengembangan pesantren, di mana bagian pemerintah kabupaten dan di mana bagian pemerintah provinsi, itu disampaikan saja. Saya tunggu hasil formulasi dari bagaimana reformasi pondok pesantren di Kubu Raya, sehingga bisa maju dan kalau perlu nanti belajar dengan pesantren-pesantren yang pesat majunya," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo, mengatakan kegiatan ini sekaligus rapat koordinasi pimpinan pondok pesantren se-Kubu Raya mengangkat sejumlah topik pembahasan.
Di antaranya upaya mendukung program Gubernur Sutarmidji untuk mewujudkan lima ribu hafiz atau penghafal Alquran dalam satu periode kepemimpinannya.
"Insya Allah saya optimisis itu terwujud, karena pada saat ini saja itu sudah 3.800 peserta program hafiz ini. Hampir 500 di antaranya sudah selesai. Dan itu produsen yang mencetak hafiznya ya pondok-pondok dan madrasah-madrasah," katanya.
Sujiwo melanjutkan, topik lain yang dibahas yakni terkait pengajuan permohonan bantuan dari pondok pesantren kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Silaturahim sekaligus rakor, ungkap dia, menjadi forum curahan hati dari para pimpinan pondok kepada gubernur.
Dia mengatakan meski selama ini telah ada bantuan dari provinsi kepada masjid dan pondok di Kubu Raya, pihaknya tetap berharap bantuan yang diberikan bisa lebih maksimal.
"Dan tadi gubernur sudah sangat membuka diri. Pemkabmemang sudah memberikan perhatian, tetapi memang APBD Kubu Raya terbatas. Dan pondok-pondok sangat memaklumi itu. Makanya kita curahkan isi hati kepada gubernur dan beliau sangat merespons, bahkan beliau menunggu hasil rakor ini, formulasinya seperti apa," demikian Sujiwo.