REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Kering Ciawi di hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada akhir 2020. Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, progres fisik pembangunan sudah mencapai 45 persen.
“Insya Allah dapat beroperasi pada Mei 2021 dan berfungsi untuk menahan laju banjir di hulu Sungai Ciliwung," kata Widiarto, Selasa (4/2).
Menurutnya, pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta yang dilakukan secara bertahap. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.
"Bendungan ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Pemprov Jabar, Kabupaten Bogor, serta dukungan masyarakat Bogor dalam rangka pengendalian banjir Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir di Jakarta," jelas Widiarto.
Dia memastikan Bendungan Ciawi dengan volume tampung total sebesar 6,05 juta meter kubik tersebut akan bermanfaat dalam mereduksi banjir bagian hulu hingga 30 persen yakni sebesar 111,75 meter kubik perdetik. Widiarto mengatakan kontribusi Bendungan Ciawi dalam pengendalian banjir juga akan berdampak pada pintu air Manggarai sebesar 11,9 persen.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ditjen SDA Kementerian PUPR Bambang Hidayah mengatakan dengan pengelakan sungai Ciliwung ke saluran pengelak merupakan tanda akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan bangunan utama.
“Ini meliputi pekerjaan galian pondasi tubuh bendungan, perbaikan pondasi bendungan, dan pekerjaan timbunan tubuh bendungan, tutur Bambang.
Bambang memastikan proses pembebasan lahan pembanguan Bendungan Ciawi (Cipayung) menjadi pengalaman yang sangat berharga sejak proses pengumpulan data awal yang melibatkan langsung jajaran di tingkat kecamatan, desa serta pemuka masyarakat yang kemudian dilanjutkan oleh BPN Kabupaten Bogor dan BPKP Pusat. Bambang mengatakan progres pembebasan lahan sebesar 92 persen dengan lahan yang telah dibebaskan seluas 66,10 hektare sebanyak 862 bidang dari total kebutuhan lahan seluas 78,35 hektare sebanyak 935 bidang.
“Sedangkan sisanya untuk lahan yang belum bebas akan dituntaskan pada akhir Maret 2020," ujar Bambang.
Kontrak pekerjaan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dan PT Sacna. Pembangunannya dilakukan sejak 2 Desember 2016 dan dijadwalkan selesai awal 2021, namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat pada akhir 2020 dengan biaya sebesar Rp 798,7 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelakan sungai merupakan tahapan penting yang harus diselesaikan pada awal pembangunan bendungan sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan. Basuki meminta agar dilakukan pembagian jadwal tiga shift kerja dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan pekerja.