REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG— Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan, pondok pesantren sebagai sarana dalam membentuk kepribadian masyarakat dan generasi penerus sehingga keberadaannya harus terus dikembangkan.
“Pondok pesantren sebagai wadah untuk menuntut ilmu agama sehingga itu akan berdampak dengan pembentukan kepribadian yang beriman dan bertakwa,” katanya saat meresmikan Ponpes Tahfiz dan Rumah Tahfiz Al-Quran Daarul Kutub El-Gontori serta peresmian Gedung Workshop Teknologi informasi Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Pondok Pesantren Kota Pagaralam, Jumat (7/2).
Gubernur mengucapkan rasa syukur atas berdirinya Ponpes dan Balai Latihan Kerja yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat belajar agama dengan tujuan agar para pesantren tidak lagi buta aksara dalam hal Alquran.
"Dengan adanya rumah workshop teknologi informasi balai latihan kerja ini, maka masyarakat dapat mendalami ilmu agama terutama Alquran,” ujar dia.
Menurut dia, kehadiran Ponpes dapat menjadi wadah pendidikan sekaligus juga menjadi sarana untuk membentuk akhlak bagi generasi penerus di Sumsel.
Oleh karena itu pihaknya terinspirasi mendirikan satu desa satu rumah tahfiz sehingga generasi penerus di Sumsel lebih memahami makna dari Alquran.
“Dengan inspirasi tersebut, maka pihaknya gerak cepat berniat untuk mendirikan ribuan rumah tahfiz yang akan tersebar di seluruh Sumsel, rencana ke depan akan mendirikan paling sedikit 3000 rumah tahfiz,” kata dia.
Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengajak seluruh pesantren dapat ikut berperan serta dan ikut berkompetisi di acara Pekan Tilawatil Quran (PTQ) tingkat nasional yang diselenggarakan RRI bekerja sama dengan Pemprov Tingkat Nasional.
"Kita bersyukur karena telah diberikan kepercayaan kepada Sumsel sebagai tuan rumah PTQ tingkat nasional 2020 ,” kata dia.
Pimpinan Ponpes Daarul Qutub El Gontori, Ustad Muhaimin, mengatakan pihaknya akan mendukung program gubernur untuk mendirikan satu desa satu rumah tahfiz.
“Saat ini di Kota Pagaralam sudah berdiri delapan rumah tahfiz, sementara di Ponpes Daarul Qutub El Gontori sendiri tidak kurang dari 1.000 santri yang sedang belajar,” ujar dia.
Sementara Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, berterima kasih kepada Gubernur atas bantauan infrastruktur di daerahnya sehingga jalan sudah bagus.
Selain itu gubernur juga peduli dengan wisata di Kota Pagaralam yang terdapat gunung dempo tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah.
JAKARTA— Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengaktifkan keberadaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah lewat pemberian alokasi dana APBD bagi FKUB. Harapannya forum tersebut dapat aktif dalam menjalankan fungsinya menjaga toleransi di daerah.
Hal itu disampaikan Tito setelah mengikuti rapat internal bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (7/2).
"Kami (Kemendagri) menyampaikan kepada kepala daerah, gubernur dan bupati, walikota agar program (FKUB) ini menjadi suatu program yang penting, yang menjadi prioritas," kata Tito di Jakarta, Jumat (7/2).
Keberadaan FKUB sebenarnya sudah tersebar di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Namun, ada juga FKUB yang tidak aktif dalam menjalankan fungsinya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di daerah.
Tito mengatakan ketidakaktifan FKUB tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan dari masing-masing pemerintah daerah melalui alokasi APBD untuk FKUB.
"Salah satu yang dibahas tadi adalah memperkuat instrumen FKUB yang selama ini sudah ada. Dari yang sudah ada ini, ada yang aktif, ada yang tidak; yang tidak aktif ini terutama karena APBD-nya tidak dianggarkan. Itu problem-nya," jelasnya.
Selain itu, Mendagri juga mendorong pemda yang belum terdapat FKUB untuk segera membentuk forum kerukunan tersebut dan mengalokasikan anggaran daerah.
"Bagi yang belum memiliki FKUB, kami akan dorong untuk membentuk FKUB dan itu akan dibiayai pemda. Karena tidak hanya pembangunan fisik yang kita perluk, tapi juga pembangunan karakter, moral, di antaranya kerukunan antarwarga bangsa ini," ujar Mendagri.
Sementara itu, dalam rapat internal di Kantor Wapres Jakarta, Wapres Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Mendagri dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi untuk mengaktifkan kembali keberadaan FKUB di daerah dan juga membentuk FKUB tingkat nasional, guna meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
