REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan kembali mengajukan pembangunan Stasiun Sukaresmi di Jalan Arteri, Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemkot Bogor akan meminta batuan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemnhub).
"Kejelasan dari PT KAI terkait dengan aset yang sudah dibeli oleh Pemda (pemerintah daerah) yang rencananya akan dibangun Stasiun Sukaresmi," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepada Republika, Senin (10/2).
Dedie menjelaskan, pembahasan kelanjutan pembangunan Stasiun Sukaresmi akan dibahas bersama dengan sejumlah pihak. Pasalnya, pembangunan Stasiun Sukaresmi masih terkendala kontur tanah yang miring.
Dedie menjelaskan, tanah yang diperuntukkan untuk Stasiun Sukaresmi masih memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi. Sehingga, kereta yang berhenti berpotensi dapat tetap melaju.
"Sudut kemiringan rel ini harus disesuaikan, disudut yang memungkinkan kereta berhenti tanpa harus dilakukan semacam pengereman. Jadi kan gini, kalo misalnya masinis lupa narik rem, kalo misalnya sudut kemiringan masih curam, kereta akan jalan," terang Dedie.
Dalam waktu dekat, Dedie menyatakan, akan segera melanjutkan pembahasan tersebut dengan PT KAI. Sehingga, sudut kemiringan yang menjadi kendala dapat diatasi.
"Hari Selasa (11/2), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) masih ada pertemuan lanjutan terkait beberapa poin dengan tehnik kemarin," ungkap Dedie.
Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa belum dapat menjelaskan rencana pembangunan tersebut. Eva mengatakan, kelanjutan pembangunan Stasiun Sukaresmi merupakan kewenangan DJKA Kemenhub. "Terkait hal tersebut mungkin lebih tepatnya coba konfirmasi ke DJKA ya," kata Eva.
Kasubag Humas Ditjen Perkeretaapian Supandi mengatakan masih belum mengetahui secara pasti kelanjutan pembangunan Stasiun Sukaresmi. Supandi menjelaskan masih akan melihat dokumen pengajuan tersebut. "Nanti dicek dulu ya," ucap Supandi singkat.
Kepala Bappeda Kota Bogor Hanafi mengaku pembahasan dengan PT KAI bukan hanya seputar kelanjutan pembangunan Stasiun Sukaresmi. Hanafi menjelaskan, pertemuan dengan PT KAI merupakan tindak laniut dari pertemuan pertama di Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Kamis (6/2).
"(Dengan PT KAI) kita akan membahas banyak hal persoalan transportasi di Kota Bogor," ucap Hanafi.
Dia menyebut Pemkot Bogor memiliki sejumlah program penataan transportasi yang perlu dikomunikasikan dengan PT KAI. Hanafi mengaku, pertemuan dengan PT KAI masih sebatas komunikasi.
"Kita bicarakan penataannya, kemudian JPO (jembatan penyebrangan orang), rencana operasional trem ini, pembangunan Sukaresmi juga. Lebih ke arah konsolidasi ya," katanya.
Stasiun Sukaresmi merupakan proyek pembangunan Kota Bogor sejak tahun 2014. Tahun 2015, Pemkot Bogor telah melakukan perluasan lahan untuk stasiun tersebut sekitar 1,8 hektare.
Berdasarkan rencananya, Stasiun Sukaresmi akan dijadikan TOD (transit oriented development). Pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban penumpang kerata apai di Kota Bogor yang mencapai 79.192 per harinya.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menjelaskan rencana kelanjutan pembangunan Stasiun Sukaresmi belum di bahas dengan dewan. Namun, Eka mengatakan, dewan akan mendukung rencana tersebut.
"Kalo secara resmi belum untuk kelanjutan rencanan (pembangunan) Sukaresmi. Tapi kami si sebetulnya, di dewan berharap semakin banyak konsentrasi masa bisa dipecah sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu titik," kata Eka.
Eka mengungkapkan, Stasiun Bogor acap kali mengalami penumpukan penumpang pada waktu tertentu. Jika pembangunan Stasiun Sukaresmi dilakukan, sambung Eka, penumpang yang berada di Satasiun Bogor dapat memiliki pilihan untuk beralih ke Stasiun Sukaresmi.
"Yang pasti, kami sebagian bagian dari masyarakat tentunya bisa diberi pilihan, sehingga jika PT KAI paham akan pentingnya layanan akan lebih maksimal adalah dengan melakukan pembangunan Stasiun Sukaresmi," ujarnya.
Politikus Golkar itu menegaskan, pembangunan Stasiun Sukaresmi tidak akan merugikan PT KAI. Pasalnya, dia menyatakan, pembangunan tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
"PT KAI harus memikirkan itu, tidak hanya berfikir dari aspek bisnis saja tapi harus mengutamakan layanan dan kenyamanan masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika