Sabtu 15 Feb 2020 08:55 WIB

Pintu Tol Jagorawi di Katulampa Dibuka Juni

Masih ada 17 bidang tanah yang harus dibebaskan untuk pembangunan pintu tol.

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Bilal Ramadhan
Sejumlah kendaraan melintasi gerbang Tol Bogor, ruas Jagorawi di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah kendaraan melintasi gerbang Tol Bogor, ruas Jagorawi di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap pintu tol Jagorawi Kilometer (Km) 42,5 di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dapat diselesaikan. Dengan begitu, dengan dibukanya pintu tol itu dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pintu tol masih memiliki kendala pembebasan lahan. Dedie menjelaskan, setidaknya masih terdapat 17 bidang lahan yang harus dibebaskan.

"Jalan Parung Banteng yang menjadi pintu tol km 42,5 masih ada 17 bidang yang harus dibebaskan. Target kita Juni 2020 sudah bisa dibuka pintu tol baru. Semoga bisa berjalan lancar," kata Dedie di Kota Bogor, Jumat (14/2).

Dedie menjelaskan, pembebasan lahan yang masih 17 bidang tersebut ditangani oleh PT Summarecon. Namun, Summarecon meminta bantuan Pemkot Bogor untuk mengomunikasikan dengan warga pemilik lahan.

Dedie mengatakan, dengan dibukanya pintu di Tol Jagorawi Kilometer 42,5 agar arus lalu lintas dari Jakarta menuju ke Bogor dan sebaliknya menjadi lebih lancar. “Ini semua menjadi wujud keseriusan Kota Bogor untuk melakukan penataan di Bogor Timur," kata Dedie.

Selain itu, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Bogor Timur pada Kamis (13/2), Dedie menjelaskan, Kecamatan Bogor Timur memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) lain. Di antaranya, Jalan Regional Ring Road (R3) dari Parung Banteng dan Terminal Baranangsiang yang harus bisa diselesaikan.

Dedie menyatakan, persoalan Jalan R3 juga memiliki kendala ihwal pembebasan lahan telah terjadi sejak 2009. Namun, Pemkot Bogor terus berupaya untuk mengomunikasikan dengan warga pemilik lahan.

Sementara untuk Terminal Baranangsiang yang dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dedie menjelaskan, persoalan yang sempat ramai telah selesai. Bahkan, Dedie menyatakan, Terminal Baranangsiang akan menjadi kawasan transit oriented development (TOD).

Diketahui, Pemkot Bogor mengerjasamakan Terminal Baranangsiang sejak 2012 dengan swasta, PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI), untuk memberikan pelayanan lebih baik melalui skema bangun guna serah. Namun, PGI tidak kunjung merealisasikan pengembangan Terminal Baranangsiang.

"Sudah selesai diserahkan dan akan jadi kawasan TOD untuk sistem transportasi terpadu," ujar Dedie.

Dia menegaskan, Pemkot Bogor akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Bogor Timur. Ke depan, Dedie berharap Kecamatan Bogor Timur dapat menjadi kawasan lebih strategis. "Kita berupaya untuk menuntaskan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama karena ini semua untuk kepentingan publik,” kata dia.

Camat Bogor Timur Abdul Wahid menjelaskan, jalan R3 merupakan salah satu alternatif untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemacetan di pusat Kota Bogor. Pasalnya, setiap akhir pekan, sekira 10 ribu kendaraan yang masuk ke Kota Bogor dan mayoritas terkonsentrasi di Jalan Pajajaran.

Kondisi tersebut, Wahid menambahkan, menimbulkan dampak kemacetan di jalur Jalan Tajur dan di pintu keluar Tol Baranangsiang. Dia berharap penyelesaian persoalan di Bogor Timur mendapatkan dukungan dari Pemkot Bogor.

"Itu sebabnya kami ingin mengajak seluruh perangkat daerah bersama-sama melihat bahwa Jalan R3 dan exit toll Parung Banteng yang belum selesai ini perlu segera kita akselerasi sebagai bentuk implementasi percepatan pembangunan infrastruktur," kata Wahid.

Wahid menjelaskan, banyak usulan yang disampaikan dalam musrenbang sebanyak 548 usulan. Wahid mengatakan, usulan itu terbagi atas 415 usulan bidang fisik, 10 usulan bidang ekonomi, 48 usulan bidang pemerintahan, dan 75 usulan bidang sosial budaya.

Selain itu, Wahid menjelaskan, warga Bogor Timur menginginkan peningkatan kualitas hidup. Karena itu, dia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan program rumah tidak layak huni (RTLH).

“Untuk program RTLH di Bogor Timur pada 2021 sebanyak 1.120 usulan. Harapan kami, RTLH yang termasuk program prioritas Kota Bogor senantiasa dapat berjalan lancar,” ujar dia.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jaenal Muttaqin menjelaskan, pembukaan Jalan R3 telah mendesak. Karena itu, dia mengatakan, Jalan R3 harus menjadi prioritas penyelesaian pengerjaan. “Khusus Jalan R3 yang sangat prioritas, DPRD Kota Bogor mendorong pemerintah agar segera merealisasikannya," kata Jaenal.

Dia menyatakan, dewan akan terus mendorong agar Jalan R3 dapat dibuka sehingga jalan tersebut dapat segera diakses oleh masyarakat luas. "Kami akan perjuangkan dan akan kami kawal,” ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement