Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi (kanan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (20/2). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup dengan MUI di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (20/2). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi (tengah) sebelum melakukan pertemuan tertutup di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (20/2). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi (tengah) dan Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly sebelum melakukan pertemuan tertutup di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (20/2). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (20/2). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berdiskusi dengan unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia soal anggota kelompok bersenjata ISIS eks WNI.
"Berdiskusi tidak ada hal yang spesifik. Yang dibicarakan adalah hal yang sudah didengar publik dan mencocokkan pendapat," kata Mahfud usai menghadiri pertemuan antara MUI dengan Menko Polhukam di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (20/2) malam.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan lainnya.Menurut Mahfud, pemerintah tetap mengakomodir masukan dari berbagai pihak termasuk MUI. "Pada umumnya cocok lah," katanya.
sumber : Republika, Antara
Advertisement
Ikuti Whatsapp Channel Republika
