REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- PT Pertamina (Persero) menargetkan pembangunan 3.827 Pertamina Shop atau Pertashop di seluruh Indonesia sampai akhir tahun. Hal ini seiring dengan upaya perusahaan pelat merah tersebut untuk mendistribusikan minyak dan gas (migas) kepada masyarakat di berbagai daerah.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Hamid mengatakan, dari 7.196 kecamatan di Indonesia, sebanyak 3.827 kecamatan yang belum memiliki lembaga penyalur Pertamina atau SPBU. Sedangkan, kalau harus membangun SPBU, nilai investasinya akan sangat besar dan belum tentu sebanding dengan permintaan di tempat itu. "Oleh karena itu, kami hadirkan layanan Pertashop," tuturnya dalam acara Kick Off Kerjasama Pertashop antara Pertamina dengan Kemendagri di Nusa Dua, Bali, Kamis (27/2).
Sebagai gambaran, Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina dengan skala kecil atau SPBU dalam ukuran lebih sederhana. Layanannya berupa pembelian BBM, LPG dan juga pelumas.
Pertashop biasa dibangun di daerah yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 62 Pertashop tersebar di berbagai daerah dengan dua di antaranya berada di Bali.
Produk yang ditawarkan di Pertashop adalah Pertamax 92. Mas'ud mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan kesepakatan global, di mana Pertamina harus mendistribusikan BBM sehat, dalam hal ini adalah Pertamax 92.
Dengan konsep Pertashop, Mas'ud berharap, manfaat keberadaan Pertamina semakin dirasakan masyarakat. Khususnya dalam mendapatkan minyak dan gas. "Dengan harga terjangkau dan kualitas baik serta takaran liter akurat," tuturnya.
Pertamina mengembangkan dua skema kerja sama. Pertama, skema investasi dengan mitra atau desa. Kedua, skema investasi Pertamina.
Pada skema investasi dengan mitra, seluruh investasi, baik modal sarana dan infrastruktur maupun modal kerja disiapkan oleh mitra atau desa. Artinya, keuntungan pun menjadi hak mitra desa sepenuhnya.
Untuk memaksimalkan penyebaran, Pertamina menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penanggung jawab pemerintah daerah. Kemendagri akan membantu Pertamina dalam melakukan pemetaan desa dan kecamatan mana saja yang memang layak untuk dibangun Pertashop.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Aferi Syamsidar Fudail menuturkan, pihaknya akan memprioritaskan desa yang sudah memiliki prestasi terlebih dahulu. Khususnya prestasi mengenai pengelolaan kelembagaan dan keuangan desa. Setidaknya sudah ada 500 desa yang memenuhi kriteria ini.
Selanjutnya, Aferi menambahkan, Kemendagri akan mensinkronkan dengan kriteria yang diinginkan Pertamina. "Kalau wilayah mereka sudah cukup ketersediaan energi, sudah ada SPBU, tidak perlu lagi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Aferi, Kemendagri juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk menguatkan posisi desa secara sinergis dengan masyarakat. Khususnya dalam hal penyerahan aset ketika Pertashop sudah berjalan dan memperlihatkan hasilnya.
Dengan momen ini, Aferi menekankan, saatnya desa dipandang sebagai kelembagaan dan wilayah yang tidak lagi terisolasi. Mereka bukan lagi daerah pinggiran yang hanya diisi dengan kegiatan bertani maupun nelayan.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung keberlangsungan Pertashop. Khususnya untuk tidak menghambat perizinan investasi Pertashop. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memudahkan segala proses perizinan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Nata menambahkan, pihaknya juga berharap agar pemerintah daerah tidak mengaitkan program Pertashop dengan kepentingan politik. "Pertashop merupakan program murni untuk kepentingan masyarakat. Jangan dikaitkan dengan warna merah, kuning atau apapun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika