REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sejak Januari hingga Maret 2020, sebanyak 288 warga terjangkit demam berdarah dengue (DBD) dan tiga orang meninggal.
"Jumlah total yang terjangkit DBD sejak Januari hingga Maret 2020 mencapai 288 orang tersebar di seluruh Kota Depok dan tiga orang diantaranya meninggal dunia," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita di Balai Kota Depok, Jumat (13/3).
Dia menambahkan, namun jumlah tersebut belum terlalu mengkhawatirkan karena cenderung jumlah penderita DBD menurun setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas dan RSUD Kota Depok dibandingkan 2019 lalu. "Data Januari 2019 jumlah penderita DBD capai 452 orang," terang Novarita.
Data Dinkes Kota Depok pada 2017 dan 2018 penderita DBD mencapai 2.200 orang dengan jumlah korban meninggal dunia dua orang. Namun untuk jumlah korban DBD pada 2016 lalu mencapai 2.834 orang.
"Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit DBD, kami terus melakukan sosialisasi terkait aksi bersih lingkungan, menggalakan kerjak bakti, pemberantasan sarang nyamuk, pembersihan jentik nyamuk dan lainnya," pungkas Novarita.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Kota Depok Umi Zakiati mengatakan penyebab meningkatnya penderita DBD, diantaranya kurangnya menjaga kebersihan lingkungan.
"Adapun lima kelurahan di Depok dengan jumlah pasien DBD tertinggi yakni di Beji, Cipayung, Harjamukti, Pancoran Mas, dan Ratujaya. Di Kelurahan Beji ada 36 orang, Cipayung 38 orang, Harjamukti 22 orang, Pancoran Mas 34 orang, dan Ratujaya 30 orang penderita DBD," ungkapnya.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan telah meminta Dinkes Kota Depok untuk mendata berapa jumlah pasti penderita DBD yang saat ini masij dirawat di seluruh rumah sakit. "Sedang pendataan, kalau informasi masyarakat memang rumah sakit dipenuhi penderita DBD. Kami juga saat ini sedang disibukan penanganan pencegahah wabah virus Corona," tuturnya.
Dia menegaskan, pendataan jumlah penderita DBD guna memastikan apa Kota Depok bakal dinyatakan darurat DBD atau Kejadian Luar Biasa (KLB). "Saya ingin data untuk tahu apa memang sudah KLB atau tidak. Itu pertama, yang kedua penanganannya seperti apa. Jadi sekarang dalam pendataan dulu," ujar Idris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika