REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra, Kamrussamad mengingatkan Presiden Jokowi sebelum harus sangat cermat ketika mengambil keputusan terkait penangangan penyebaran Corona . Soal Lockdown jelas bukan kebijakan sederhana. Kebijakan ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. Bahkan akan ada masyarakat bisa terancam kelaparan.
"Sejumlah wacana terus berkembang, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah untuk segera lockdown. Pak Jokowi harus hati-hati mengambil kebijakan lockdown di Jakarta. Karena Itu bisa saja menjadi jebakan. Sejumlah orang tanpa memperhitungkan secara mendalam dampaknya. Misalnya ribuan buruh harian yang bekerja di pelabuhan, terminal, pasar, bandara, mereka kerja hari ini untuk biaya hidup makan dan minum hari ini dan maksimal besok," ujar Kamrussamad, dalam rilisnya Rabu (18/3/).
Bila melakukan kebijakan lockdown, dinilai Kamrussamad akan membuat kelaparan masyarakat di daerah pemilihannya, yaknidi Jakarta. "Jika mereka dilarang kerja selama 15 hari maka bisa dipastikan hari ketiga mereka sudah hutang di warung untuk kebutuhan makan. Dan jika warung tidak sanggup lagi maka mereka akan kelaparan," tegas Kamrussamad.
Kamrussamad juga mengingatkan dampak gejolak sosial jika kebijakan lockdown diterapkan. "Ingat potensi gejolak sosial bisa muncul, karena bagi rakyat kecil mati kelaparan adalah hal konyol di negeri yang kaya ini. Jika meninggal karena sakit mungkin mereka bisa menerima karena takdir. Tapi kelaparan dan kemudian mati karena lockdown, rakyat tidak akan bisa terima," ucapnya lagi.
Ia turut menjelaskan alasan pemerintah perlu mempertimbangkan menolak atau melaksanakan lockdown. Dimana saat ini dinilai Kamrussamad Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki standart operation prosedure (SOP) dalam mendistribusi kebutuhan makan dan minum dengan sistem door to door sebanyak 3 kali setiap hari.
"Jika Selama 14 hari atau 2 minggu masa lockdown. Apakah Gubernur DKI Jakarta sanggup melayani kebutuhan pangan 230 ribu penduduk di kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng (sama dengan penduduk satu kabupaten di Sumatera). Apa sanggup melayani 85 ribuan warga di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing? Dan apa sanggup melayani penduduk 50 ribuan Kelurahan Tanjung Priok yang mayoritas pekerja harian dan pelaku sektor informal. Tulah contohnya,” jelas Kamrussamad.
Sekarang, tutur Kamrussamad, seharusnya Gubernur Anies fokus kembalikan uang rakyat Rp 375 miliar yang dipakai beli lisensi formula E dan gunakan untuk pencegahan wabah virus corona. "Dana itu bisa digunakan untuk pencegahan wabah corona. Dan dapur umum itu pengalaman Gubernur Anies saat banjir, tapi bencana corona dapur umum tidak cocok diterapkan dan harus door to door pelayanan makan dan minum tiga kali sehari. Tentu selain pandai berpidato dengan retorika luar biasa, Gubernur Anies kita belum teruji dan belum terlihat kemampuan manajerial dalam melayani rakyat DKI secara utuh," tegas Koordinator Presidium KAHMI tersebut.
Dia menilai belum terbukti Gubernur Anies tersebut terlihat pada kebijakan pembatasan MRT dan LRT serta Trans Jakarta membuat penyebaran corona makin riskan karena tumpukan manusia di stasiun dan terminal.
Ia menjelaskan kondisi warga DKI Jakarta yang masih dominan di sektor informal, apalagi warga Jakarta yang bekerja di sektor informal sangat besar.
"Kami melihat Warga DKI bekerja sektor informal jauh lebih besar, PDB Nasional dikontribusikan 27,7 persen dari DKI Jakarta. Dimana perputaran uang secara nasional masih diatas 60 persen berada di DKI Jakarta. Jika Jakarta lockdown pengaruhnya secara otomatis seluruh nusantara," imbuhnya.
Kamrussamad tegaskan lockdown di Jakarta sama dengan harakiri Presiden Jokowi. Ia pun ingatkan Presiden Jokowi bahwa banyak pihak sedang mendayun menuju pulau impian ditengah Keringnya air danau diatas penderitaan rakyat akibat corona.###
Ikuti Whatsapp Channel Republika