REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memberikan komentar terkait hasil tes Wali Kota Bogor, Bima Arya yang positif terkena virus covid-19. Menurut Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya mengikuti tes cepat virus corona pada Sabtu (14/3) lalu. Hasilnya, dari 300 orang yang diperiksa ada lima orang yang positif. Salah satunya, Bima Arya.
"Saya melaporkan, atas izin Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya hasil tes ya positif. Itu hasil tes cepat yang dilakukan sejak hari sabtu. Ada 300 yang dites, 5 yang terpapar, salah satunya Wali Kota Bogor," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Jumat (20/3).
Emil mengatakan, Bima Arya sudah mengisolasi diri di RSUD daerah Bogor. Sebelumnya, Bima 10 hari menjalankan kedinasan di Turki.
"Dari orang yang positif itu, tiga orang positif semua rata-rata gejalanya tidak ada. Mereka, terlihat sehat," katanya.
Menurut Emil, virus ini beredar di orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala. Hal ini, menandakan jaga jarak menjadi penting. "Jangan menganggap harus jauh dengan yang menjadi pasien saja. Oleh karena itu social distancing penting," katanya.
Emil menjelaskan, hari Jumat ini ada beberapa masjid ditutup karena zonanya merah. Namun, ada juga masjid yang menyelenggarakan tapi dengan protap dari MUI. Yakni, bawa sejadah sendiri, kemudian jaga jarak satu meter, kemudian ceramah sesingkat mungkin yang penting syariatnya terpenuhi.
"Berita positifnya ada yang sembuh makin banyak. Di Cina lebih dari lima RS sekarang sudah ditutup. Trennya sudah turun," katanya.
Terkait rapid test, kata dia, ini istilahnya tes cepat hanya lima jam. Di Jabar, sudah melakukan karena kalau menggunakan pola harus nunggu dari pusat bisa menunggu dua sampai tiga hari.
"Kita ubah di jabar tidak usah menunggu bergejala. Testkit kami punya 500 an," katanya.
Menurutnya, pihaknya akan mengetes dulu kepada pola sosialnya yang dekat dengan penyakit ini. Yakni, mereka yang bepergian keluar negeri, mereka yang merawat, kelompok PDP dan keluarganya.
"Jadi itu dulu. kalau sudah ada drop dari pemerintah pusat yang jumlahnya ribuan maka masuk ke tahap dua mereka yang punya resiko tinggi. Baru ujungnya kalau jumlahnya sangat banyak, ke masyarakat yang ingin mengetes secara mandiri," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika