REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sedang mempertimbangkan memberi keringanan pembiayaan tagihan listrik bagi masyarakat miskin.

Bantuan itu dilakukan dalam rangka jaring pengaman sosial untuk masyarakat  yang terdampak wabah Corona di Tanah Air melalui bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan.

"Kita sedang pertimbangkan pemerintah untuk memberikan keringanan pembiayaan tagihan listrik yaitu untuk rumah tangga miskin, yang 450 watt - 900 watt," ujar Ma'ruf saat melakukan teleconference dengan wartawan di rumah dinas Wapres, Jakarta, Selasa (24/3).

Ma'ruf menerangkan, masyarakat yang diberi keringanan adalah masyarakat yang terdaftar dalam data rumah tangga miskin di Kementerian Sosial. Saat ini kata, Ma'ruf, Pemerintah sedang memutakhirkan data terpadu masyarakat yang akan memperoleh bantuan.

"Kita juga menghindari jangan sampai yang menerima itu justru bukan orang miskin tapi orang kaya, makanya perlu dilakukan seleksi supaya tidak salah diberikan bantuan subsidi kepada yang berhak," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengungkap, hasil rapat yang diperoleh dari koordinasi dengan Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala OJK, Menteri Sosial akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Nah ini beberapa hal, dan semuanya nanti hasilnya akan kita laporkan atau sampaikan ke presiden untuk menjadi keputusan," ujar Ma'ruf.