REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyatakan omzet pengusaha bus mengalami penurunan 75 persen hingga 100 persen. Penurunan akibat dampak wabah virus corona baru atau Covid-19.

“Untuk angkutan penumpang kalau sekarang kami sudah turun drastis sekali dari seluruh rata-rata angkutan yang ada. Kami rasakan penurunan 75 sampai 100 persen omzet,” katanya dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Ahad (5/4).

Ateng menjelaskan penurunan omzet mulai terjadi ketika diumumkannya pasien Coidv-19 pertama disusul dikeluarkannya kebijakan jaga jarak (physical distancing) oleh pemerintah. Kemudian, ditutupnya tempat wisata sehingga angkutan wisata terhenti.

Tak hanya itu, angkutan perkotaan di Jabodetabek maupun daerah lain turut mengalami penurunan. Sebab, angkutan yang beroperasi hanya 17 sampai 20 persen saja sehingga omzetnya juga anjlok.

Sementara itu, Ateng menyebutkan untuk angkutan logistik dan barang secara gradual juga sudah mengalami penurunan yang omzet antara 50 persen sampai 60 persen. “Teman-teman mengatakan 50 sampai 60 persen (omzet turun). Fakta itu terlihat di lapangan sampai sisi barang-barang tertentu sudah susah kita dapatkan termasuk obat-obatan,” ujarnya.

Ia menyatakan pihak yang paling terdampak dari adanya wabah virus corona di sektor transportasi adalah pekerja bagian operasional. Sebab, jika mereka tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan gaji.

“Kami rasakan untuk seluruh awak kami yang berkaitan dengan operasional yang tidak bekerja maka tidak dibayar. Mereka sungguh kasihan meski berbagai perusahaan melakukan back up tapi saya rasa ini tidak akan berjalan panjang,” tegasnya.

Ateng berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan kebijakan agar mampu membantu para pekerja di bidang transportasi yang sedang mengalami pelemahan di tengah pandemi COVID-19 ini. “Hal-hal ini yang kami rasakan kalau industri transportasi tanpa ditolong akan terjadi sesuatu yang berat, pasti recovery-nya sangat berat,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika