REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR mendengarkan pemaparan Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara, dalam Rapat Kerja yang digelar DPR, Selasa (7/4). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menyatakan  bahwa Komisi VIII DPR siap mendukung penuh langkah Kementerian Sosial untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat yang terkena dampak Covid-19.

"Tentu kami mendukung penuh langkah Menteri Sosial untuk eksekusi paket kebijakan ini. Kami sangat mengharapkan kebijakan ini berjalan di lapangan cepat, agar masyarakat yang membutuhkan juga bisa segera merasakan," kata Ihsan Yunus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4) malam.

Ihsan juga menyambut baik adanya bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan paket sembako yang akan digelontorkan pemerintah untum membantu masyarakat yang terkena dampak corona. Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut diharapkan bisa menjaga ekonomi rakyat di level paling kecil yaitu keluarga.

"Tentu ini jadi bukti penting bahwa Pemerintah aktif hadirkan jaminan sosial bagi masyarakat. Harapannya ekonomi keluarga bisa terjaga, karena bansos ini bisa mengurangi beban konsumsi bulanan keluarga khususnya konsumsi bahan pokok," ujar politikus PDIP tersebut.

Dirinya juga telah menyampaikan kebijakan tersebut tetap dalam koridor akuntabilitas publik yang terpercaya. Menurutnya dalam masa darurat seperti pemerintah juga tetap harus ketat ikuti prosedur. 

"Kemensos gerak cepat tapi tetap akuntabel, itu saja poinnya," ucapnya.

Sebelumnya, dalam raker tersebut Juliari menyebut bahwa paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah termasuk jaring pengaman sosial (social safety nett) yang dalam realisasinya dilakukan oleh Kemensos. Juliari juga menyebut bahwa bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat saat masa pandemi sekaligus mengantisipasi agar pilihan masyarakat agar tidak mudik.

"Kami sudah lakukan refocussing Pimpinan (Komisi VIII), selain penambahan PKH menjadi 10 juta KPM dan Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM yang sudah berjalan, kami juga mohon dukungan Komisi VIII yang kami hormati untuk Bantuan Sosial yang akan kami turunkan untuk keluarga rentan yang terdampak covid ini di DKI Jakarta dan sekitarnya. Serta Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat terdampak di luar wilayah DKI Jakarta berbasis DTKS," jelas Juliari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika