REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mekanisme pendaftaran program Kartu Prakerja, dinilai masih menyulitkan. Sehingga masih banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) belum dapat mengakses program tersebut.
Hal ini terungkap dalam dialog antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama perwakilan sejumlah serikat pekerja atau buruh di Jawa Tengah, yang dilaksanakan di kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (28/4). Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah, Wahyudi, mengatakan mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan dan membuat banyak buruh yang tidak dapat mengakses program tersebut.
Selain dilakukan secara daring, keterbatasan pengetahuan para buruh juga menjadi hambatan untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah tersebut. Ia meminta kebijakasanaan dari Pemerintah, agar proses pendaftaran Kartu Prakerja bisa dipermudah. Tidak semua buruh memikiki kemampuan yang sama dalam mengakses teknologi digital.
"Banyak di antara teman-teman kami yang belum melek teknologi digital dan akhirnya mereka mengalani kesulitan dalam mengakses program Kartu Prakerja," tegasnya.
Banyak buruh, lanjut Wahyudi, yang tidak memiliki atau tidak bisa mengoperasikan ponsel Android. Sementara untuk bisa masuk ke sistem pendaftaran Kartu Prakerja, harus bisa memaksimalkan kemampuan itu.
"Sudah banyak anggota kami yang mengeluh soal ini, mereka sulit mengakses masuk kartu Prakerja. Padahal, Kartu Prakerja menjadi harapan para buruh yang di PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini," tegasnya.
Wahyudi juga menerangkan, selama wabah Covid-19 terjadi di Jawa Tengah, ribuan buruh sudah di PHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon atau gaji yang diperoleh. Di serikat buruhnya saja, setidaknya ada 2.000 an buruh yang sudah terkena opsi PHK atau dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. "Maka, kami berharap ada bantuan dari Pemerintah dalam persoalan ini," tegasnya.
Persoalan lain yang mengemuka dan disampaikan oleh perwakilan serikat buruh kepada gubernur, antara lain terkait dengan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS. Menurut Wahyudi, akibat Covid-19 ini, banyak perusahaan yang menunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh pun terkena imbasnya hingga mengalami kesulitan mendapat akses pelayanan jaminan teraebut.
Di lain pihak, jaminan bagi para pekerka tersebut juga sangat diharapkan oleh para buruh setelah mereka terkena immbas kehilangan pekerjaannya selama ini. Perwakilan buruh ingin pencerahan, apakah buruh yang di PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) mwreka untuk menopang kebituhan hidupan mereka.
"Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan buruh yang terdampak, oleh pandemi Covid-19 tersebut," katanya.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, beberapa persoalan yang dikemukakan perwakilan serikat buruh tersebut memang menjadi perhatiannya selama ini. Baik soal nasibnya setelah pandemi, ada yang di PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka. "Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi, seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS," katanya.
Diakuinya, mekanisme Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan.
Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada Pemerintah Pusat. Ia juga meminta, seluruh buruh agar yang terdampak dan tidak bisa mengakses sistem kartu Prakerja, dapat disokong dengan data manual.
"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini," tegas Ganjar.
Pemprov, lanjutnya, juga mendorong agar proses pendaftaran Kartu Prakerja bisa dikirim manual dengan konsekuensi Pemerintah Pusat nantinya harus melakukan verifikasi data para pendaftar dengan cata manual.
Terkait nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jawa Tengah. Karena sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.
Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan.
Ganjar juga mengaku sudah mengajak seluruh perusahaan yang ada di Jawa Tengah untuk iuran bareng-bareng, gotong royong agar bisa membantu para buruh yang kini menghadapi sotuasi sulit.
Dengan total 45.000 buruh yang dirumahkan di Jawa Tengah saat ini, tidak butuh uang banyak untuk menjamin hidup mereka selama tiga bulan. Minimal, kebutuhan sembako harus ada setiap harinya.
"Kalau buruh, Apindo atau Kadin bisa kompak soal hal ini, maka itu akan cukup membantu dan sangat baik tentunya. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika