REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Impor bahan baku/penolong pada Januari hingga April ini mengalami kontraksi 7,30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Begitupun dengan impor untuk barang modal yang menurun sampai 14,12 persen menjadi 7,83 miliar dolar AS.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan, komposisi penurunan impor untuk dua penggunaan barang tersebut harus diperhatikan dan diwaspadai. Sebab, turunnya impor bahan baku akan berpengaruh pada pertumbuhan industri dan perdagangan.
"Sementara, penurunan impor barang modal, nantinya berpengaruh ke komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi di pertumbuhan ekonomi dari sisi penegeluaran," tuturnya dalam konferensi pers live streaming, Jumat (15/5).
Kontraksi juga terlihat apabila merujuk pada data April saja. Impor bahan baku dan barang modal pada bulan lalu mengalami kontraksi masing-masing 19,13 persen dan 17,11 persen dibandingkan April 2019.
Tren serupa juga terjadi pada barang konsumsi, meski dengan laju lebih lambat. Kontraksinya pada bulan lalu mencapai 16,57 persen dibandingkan April 2019. Sementara itu, secara akumulatif, impor barang konsumsi pada Januari hingga April 2020 turun landai 0,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara total, kinerja impor Indonesia pada empat bulan pertama tahun ini memang mengalami kontraksi 7,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 51,71 miliar dolar AS. "Komposisinya tidak berubah, didominasi impor mesin dan peralatan mekanis, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik," kata Suhariyanto.
Data BPS menunjukkan, hampir semua dari 10 golongan barang utama impor non migas mengalami kontraksi. Tren paling dalam terjadi pada besi dan baja yang turun 22,95 persen dibandingkan Januari-April 2019, menjadi 2,7 miliar dolar AS.
Begitupun dengan mesin dan peralatan mekanis yang menyumbang hingga 17,26 persen terhadap kinerja impor Januari-April 2020. Impor golongan barang ini turun 10,10 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, menjadi 7,8 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika