REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Ide keharusan mengisolasi satu tim apabila satu pemain atau staf tim diketahui positif Covid-19 sempat menimbukan kontroversi. Pemerintah Italia dikritik karena dianggap menyulitkan tim-tim peserta. Akan tetapi, Menpora Italia Vicenzo Spadafora mengungkapkan, ide tersebut datang dari otoritas penyelenggara Liga Italia, Lega Serie A.
Ide tersebut sempat dimasukkan dalam protokol kesehatan kala Serie A dijadwalkan kembali bergulir pada pertengah Juni. Poin itu menyebutkan, apabila ada satu pemain yang dipastikan terjangkit virus Covid-19, maka seluruh pemain dan staf tim asal pemain tersebut harus menjalani masa isolasi selama dua pekan. Tidak hanya itu, tim tersebut juga harus menjalani sesi latihan secara tertutup.
Namun, poin dalam rancangan protokol kesehatan itu diprotes dan ditolak oleh sebagian besar klub. Apalagi, tim-tim tidak punya fasilitas latihan, tempat menginap, ataupun pusat latihan yang memadai untuk melakukan isolasi tersebut. Protokol kesehatan tersebut akhirnya diharapkan diubh sebelum sebagian besar klub kembali menggelar latihan pada Senin (18/5).
Spadafora mengungkapkan, ternyata ide karantina tim tersebut bukan datang dari Pemerintah Italia. "Klub-klub diharapkan berlatih pada Senin mendatang dengan berdasarkan protokol kesehatan yang bukan datang dari kami. FIGC dan Lega Serie A yang menyodorkannya kepada kami sebulan lalu," kata Spadafora kepada Stasera Italia, sepert dikutip Football Italia, Sabtu (16/5).
Spadafora mengakui, saat ini Lega Serie A kesulitan menerapkan protokol kesehatan yang telah mereka ajukan, terutama dalam poin karantina yang harus dilakoni tim. Karena itu, Pemerintah Italia bekerja sama dengan Komite Sains Italia telah berdiskusi untuk melakukan perubahan di protokol kesehatan tersebut.
"Hari ini, mereka menyadari sulit menerapkan protokol tersebut, karena tim tidak memiliki fasilitas akomodasi yang memadai, seperti hotel, atau pusat kegiatan lainnya. Mereka yang menawarkan kepada kami, dan jika mereka tidak bisa memenuhi protokol itu, maka kami akan mengevaluasi dan mengubah protokol tersebut tersebut dengan Komite Sains," tutur Spadafora.
Ikuti Whatsapp Channel Republika