REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH --- Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh mendesak kabinet untuk mengimplementasikan ketetapan soal pemutusan hubungan dengan AS dan Israel.
Menurut kantor berita WAFA, dalam pertemuan kabinet luar biasa, Shtayyeh memerintahkan seluruh kementerian untuk mengambil langkah-langkah aktual dan mendesak terkait keputusan Presiden Mahmoud Abbas.
Pada Selasa, Abbas mengatakan negara itu mengakhiri semua perjanjian dan kesepahaman yang ditandatangani dengan Israel dan AS, termasuk tentang keamanan.
Dia mengatakan bahwa pemerintah AS bertanggung jawab atas pendudukan Palestina.
Sekaligus Israel menjadikan AS sebagai mitra utama dalam tindakan dan keputusan terkait hak-hak Palestina.
Shtayyeh juga meminta komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan perlindungan internasional kepada rakyat Palestina.
Pada 1 Juli mendatang, Israel akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, sebagaimana kesepakatan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, kepala partai Biru dan Putih.
Para pejabat Palestina mengancam akan menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika aneksasi itu berlanjut, yang akan merusak solusi dua negara.
Rencana tersebut bagian dari apa yang disebut “Kesepakatan Abad Ini” Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari.
Kesepakatan itu menyebut Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
Rencana tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.
Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30 -40 persen Tepi Barat, termasuk seluruh Yerusalem Timur.
Rencana tersebut menuai kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerjasama Islam.
Mereka mendesak “semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau bekerja sama dengan pemerintah AS dalam bentuk apa pun.
*Ditulis oleh Gozde Bayar
https://www.aa.com.tr/id/dunia/pm-palestina-minta-kabinet-putuskan-hubungan-dengan-as-israel/1848530
Ikuti Whatsapp Channel Republika