REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan hasil capaian misi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah pada 2019. Di antaranya yakni, mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pada 2019, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai angka 82,22, meningkat dibandingkan 2018 yang sebesar 81,73.
Sejak 2016, kata Risma, IPM Kota Surabaya berkategori "sangat tinggi" dan pada 2017-2019 IPM Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada 2019 mencapai 5,87 persen, lebih rendah dibandingkan kota metropolitan lain.
"Pencapaian tersebut didukung melalui optimalisasi program dan kegiatan, baik pada urusan wajib pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, kepemudaan dan olahraga serta tenaga kerja," kata Risma saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kota Surabaya Tahun 2019 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (28/5).
Dalam upaya mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, pada 2019 telah dilakukan upaya pemeliharaan atau rehabilitasi saluran drainase dan boezem di 1.339 lokasi. Selain pembangunan drainase untuk meningkatkan aksesibilitas, di 2019 Pemkot Surabaya telah melakukan pembangunan jalan sepanjang 8,55 kilometer.
Dengan demikian, hingga 2019 panjang jalan yang terbangun sebanyak 1.710,69 kilometer. "Pencapaian misi ini tercermin dalam indeks ketimpangan wilayah yang menggambarkan pemerataan pembangunan atau kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kota Surabaya yang pada tahun 2019 mencapai 0,665," kata Risma.
Risma juga mengaku, pada 2019 Pemkot Surabaya telah melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk menjalin kemitraan dan sinergi pembangunan. Di 2019, telah dilaksanakan kerja sama dengan 27 pemerintah daerah yang dilaksanakan pada bidang teknologi dan informasi, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan pertanian.
"Sedangkan kerja sama antar daerah luar negeri, dilakukan dengan 9 kota dan kerja sama dengan instansi pihak ketiga dilaksanakan dengan 70 lembaga," kata Risma.
Risma menambahkan, seluruh laporan pertanggungjawaban yang disampaikan merupakan representasi kinerja yang telah dihasilkan bersama. Risma berharap, penyampaian laporan bisa menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya di masa selanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika