REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan ia berharap agar orang-orang yang menentang undang-undang keamanan yang diberlakukan China tidak 'menjelek-jelekan dan menstigma' legislasi tersebut. Dia mengatakan hal itu artinya menempatkan diri mereka melawan warga kota semi otonom tersebut.

"Warga Hong Kong ingin melihat stabilitas lagi, mereka ingin lingkungan yang aman di mana mereka bisa bekerja dan hidup," kata Lam pada wartawan, Selasa (16/6).

Ia mengatakan warga sudah 'muak dan lelah' dengan kekerasan dan intervensi pasukan asing di Hong Kong. Pada Mei lalu, parlemen China menyetujui memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong yang bertujuan untuk menahan subversi, separatis, teroris dan aktivitas intervensi asing.

"Kami adalah bagian dari Republik Rakyat China, tapi kami tidak memiliki mekanisme untuk melindungi keamanan nasional, resiko ini tidak hanya terhadap 7 juta orang Hong Kong tapi juga 1,4 miliar warga negara ini," kata Lam.

Hal itu Lam sampaikan menjelang pertemuan Nasional Komite Pengarah Kongres Rakyat, yang menjalankan kekuasaan legislatif di China. Undang-undang keamanan tidak masuk dalam agenda rapat. Tapi perwakilan Hong Kong Tam Yiu Chung mengatakan legislasi itu dapat masuk materi tambahan.  

Orang-orang yang mengkritik undang-undang keamanan menilai legislasi itu untuk menyerang kerangka 'dua sistem, satu negara' yang China janjikan saat Inggris mengambalikan Hongkong pada tahun 1997. Undang-undang keamanan dikhawatirkan akan digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Detail undang-undang itu belum diungkapkan, tapi Lam mengatakan spesifikasi sudah ditetapkan. Ia mengatakan masyarakat 'tidak perlu khawatir' karena pada akhirnya undang-undang itu agar pihak berwenang Hong Kong dapat menegakan hukum.

"Mohon diterima dan dipahami mengapa kami harus melakukannya, satu-satunya tujuan tugas ini adalah melindungi Hong Kong dan negara," kata Lam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika