REPUBLIKA.CO.ID, IDLIB - Seorang pria warga Suriah meninggal karena serangan jantung setelah melihat foto di internet yang menunjukkan putranya disiksa hingga tewas oleh rezim Bashar al-Assad. Nadir Abbud dari provinsi Idlib belum menerima kabar dari putranya Yunus sejak rezim menangkapnya tujuh tahun lalu.
Sang ayah mengonfirmasi kematian putranya yang hilang melalui foto yang dibagikan di internet. Ratusan ribu warga Suriah mulai mencari kerabat mereka setelah AS mengadopsi UU Caesar, sebuah undang-undang yang menjatuhkan sanksi pada rezim Suriah untuk kejahatan perang.
Imaduddin Rasit, anggota pendiri asosiasi yang berpusat di Prancis, telah memantau korban perang dan tawanan Suriah. Imaduddin mengatakan lebih dari 6.000 foto orang yang disiksa hingga tewas telah dibagikan di internet. Foto-foto itu pertama kali dibagikan pada Maret 2015.
Dia mengatakan laman website resmi mereka dikunjungi oleh hampir satu juta orang setelah penerapan Undang-Undang Caesar dan lebih banyak lagi keluarga yang menghubungi asosiasi tersebut. Dia mencatat bahwa asosiasinya menerbitkan hingga 60 foto pada Februari yang belum dibagikan sebelumnya, mengambil tindakan pencegahan mengingat sensitivitas seputar masalah ini.
Nama Caesar diambil dari seorang fotografer forensik militer dengan nama sandi "Caesar" yang membocorkan foto-foto orang yang disiksa sampai mati di penjara Assad pada tahun 2014.
Foto-foto yang diambil oleh "Caesar" pertama kali diterbitkan oleh Anadolu Agency pada tahun 2014 dan membuat dampak yang luar biasa secara global dalam pembuktian kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Assad, termasuk penyiksaan sistematis dan kelaparan hingga kematian para tahanan.
Pada 18 Desember 2019, Senat AS mengadopsi rancangan undang-undang yang menetapkan sanksi tambahan terhadap orang dan organisasi yang membantu kegiatan rezim Assad dan para pendukungnya, termasuk Rusia dan Iran.
Pada 21 Desember, Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah, yang termasuk dalam anggaran pertahanan 2020 negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika