REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Konselor Gedung Putih Kellyanne Conway mengatakan kekhawatiran rencana aneksasi bagian-bagian Tepi Barat dan Lembah Yordan oleh Israel sebagai sesuatu yang berlebihan. Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mulai mencaplok wilayah-wilayah tersebut pada 1 Juli yang juga didukung oleh Amerika Serikat (AS) dalam "rencana Timur Tengah" yang diusulkan pada Januari.
Conwey mengatakan para pejabat yang membantu Trump saat ini tengah mendiskusikan apakan presiden harus memberi tahu Netanyahu lampu hijau pada rencana terebut. Dia juga mengatakan bahwa Trump akan membuat "pengumuman besar" dengan segera.
Conway mengecilkan reaksi dari negara-negara Arab regional dan Palestina yang secara bulat mengecam langkah tersebut. Dia mengatakan kecaman itu malah akan membunuh prospek negara Palestina sendiri di masa depan.
Conway membandingkan situasinya dengan keputusan kontroversial Trump untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2017, serta keputusannya untuk menarik AS dari komitmen pengurangan perubahan iklim dalam Paris Accord pada tahun yang sama. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa kekhawatiran regional dan internasional atas tindakan-tindakan Trump tidak berhasil.
"Hal yang sama diprediksi. Bahwa akan ada kekacauan dan pembunuhan, kematian, dan kehancuran. Ketika dia menarik diri dari Paris Accord, kita semua akan mati pada hari berikutnya, kita akan mencair hingga mati. Kemudian dia memindahkan kedutaan ke Yerusalem, dunia Arab akan menghilang. Syukurlah itu tidak benar," ujar Conway.
"Selalu ada taktik menakut-nakuti ini, kejutan taktik sadar semua hal buruk yang akan terjadi, dan kemudian itu tidak terjadi," katanya menambahkan.
Conway membuat komentar ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bertemu untuk membahas rencana aneksasi oleh Israel. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan kepada anggota DK PBB bahwa pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional.
Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Wilayah itu membuat semua permukiman Yahudi di sana serta aneksasi yang direncanakan menjadi ilegal.
Sementara itu, lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa mengecam rencana Israel dengan menyebutnya "fatal bagi prospek perdamaian Israel-Palestina". Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika itu berlanjut dengan aneksasi.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membela rencana Israel. Menurutnya memperluas kedaulatan ke tempat lain adalah keputusan yang harus dibuat oleh Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika