REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Karantina Pertanian (BKP) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengimbau warga bercocok tanam di pekarangan rumah atau lahan kosong untuk mengantisipasi potensi krisis pangan imbas musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada Juli-Oktober 2020.
Kepala BKP Tanjungpinang, Raden Nurcahyo Nugroho, menyebut imbauan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo.
"Pak Menteri meminta tiap-tiap daerah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi krisis pangan, salah satunya dengan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)," kata Raden di Tanjungpinang, Sabtu (4/7).
Menurut Raden, masyarakat dapat mengisi pekarangan rumah dengan tanaman yang bisa dimakan, seperti ubi, pisang, dan sayur-sayuran. Sementara merujuk pada rumus pangan tanaman, ialah padi, jagung, dan kedelai.
Melalui program P2L ini, katanya, diharapkan dapat terwujud ketahanan pangan baik secara individu dan keluarga.
"Ayo manfaatkan lahan pekarangan rumah dengan bercocok tanam demi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bagi keluarga," imbuhnya.
Kemudian, Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan juga diminta mendorong petani segera mempercepat masa tanam. Biasanya penanaman menunggu setelah Juli, kini dilakukan sebelum Juli.
"Petani harus memanfaatkan ketersediaan air untuk mempercepat masa tanam sebelum memasuki musim kemarau," tuturnya.
Lanjutnya, warga pun diimbau mengonsumsi satu kali pangan lokal selain beras/nasi dalam seminggu guna mendukung ketahanan pangan.
Pangan lokal dimaksud, misalnya ubi kayu, pisang, jagung, kedelai dan sebagainya.
"Kalau tidak dibiasakan tidak makan nasi sekali dalam seminggu, maka ketika krisis pangan terjadi, masyarakat akan rebutan beras," ucap Raden.
Selain itu, diversifikasi pangan dengan mengonsumsi sendiri pangan lokal dari pekarangan rumah atau lahan kosong di sekitarnya.
"Bisa juga beli langsung pangan lokal ke petani atau gerai/pasar yang menjadi mitra petani," imbuh Raden.
Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengampanyekan langkah-langkah menjaga ketahanan pangan untuk menghadapi situasi sulit. Selain terdampak musim kekeringan, juga imbas dari pandemi COVID-19 yang dapat mengganggu kelancaraan distribusi logistik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika