Libanon yang sejak dulu menjadi ladang pertikaian antara Arab Saudi dan Iran, kini mendapati diri terseret ke dalam konflik antara Cina dan negara barat. Penyebabnya adalah krisis ekonomi yang menggerogoti anggaran negara. Pemerintah di Beirut kini sedang berada di tepi jurang kebangkrutan.
Dalam beberapa bulan terakhir, nilai mata uang Pound Libanon anjlok sebanyak 80% terhadap Dollar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar yang liar ikut memadamkan aktivitas perdagangan. Alhasil sebagian besar kelas menengah Libanon terjerembab ke garis kemiskinan.
Akibatnya aksi demonstrasi merajalela di jalan-jalan ibu kota. Jutaan orang turun ke jalan sejak Oktober 2019 untuk mengecam praktik korupsi dan kebuntuan politik. Amarah penduduk kian tersulut ketika mendengar pemerintah ingin menggandakan pajak rokok dan bahan bakar, serta memberlakukan pajak telepon bagi aplikasi serupa WhatsApp.
Beirut sebenarnya sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mencairkan pinjaman senilai USD 11 miliar. Dana itu sudah dijanjikan sejak 2018 silam. Namun perundingan menemui jalan buntu. Pemerintah dan parlemen Libanon dianggap gagal menyepakati paket reformasi sesuai syarat IMF.
“Langkah serius” dekati Cina
Buntutnya Perdana Menteri Hassan Diab mencari bantuan ke Cina. Pemerintah di Beijing adalah sekutu alami bagi Libanon, terutama sejak Diab yang didukung Iran dan Suriah berhasil melengserkan Saad Hariri yang dekat dengan Arab Saudi.
Milisi Syiah, Hizbullah, yang memiliki 13 kursi di parlemen ikut menyuarakan dukungan bagi poros Beirut-Beijing.
“Langkah kami ke arah Cina merupakan sesuatu yang sangat serius,” kata seorang pejabat di kementerian kepada kantor berita AP. “Kami sedang melewati situasi yang luar biasa dan kami menyambut siapapun yang ingin membantu.”
Dia mengklaim Cina menawarkan diri untuk mengakhiri krisis energi listrik di Libanon yang sudah berlangsung sejak satu dekade terakhir. Pemerintah di Beirut sedang mempertimbangkan tawaran tersebut, kata dia.
Cina juga dikabarkan ingin membangun pembangkit listrik, terowongan yang memangkas perjalanan antara Beirut dan lembah Bekaa dan jalur kereta di sepanjang pesisir pantai Libanon.
Hizbullah di balik sanksi ekonomi AS
Pemerintah di Washington yang selama ini menyokong militer Libanon, mewanti-wanti kebijakan baru tersebut akan ikut membebani hubungan dengan Amerika Serikat.
Keretakan hubungan antara AS dan Libanon sudah terlihat sejak pemerintahan Hariri dilengserkan. Ketika Libanon dilanda aksi Demonstrasi, Hizbullah dan PM Hassan Diab bersama-sama menuduh AS sebagai biang keladi krisis ekonomi.
Mereka mengklaim AS menjatuhkan sanksi ekonomi secara informal untuk menekan Hizbullah yang dikategeorikan organisasi teror oleh Washington dan negara Arab lain. “Kita tahu persis bahwa ada keputusan besar untuk mengepung negeri ini. Mereka menghalangi setiap bantuan bagi Libanon,” kata Diab dalam sebuah rapat kabinet, 2 Juli silam.
“Mereka menghalangi kucuran dana ke Libanon dan memblokir kredit untuk mengimpor bahan bakar, diesel, obat-obatan dan tepung untuk memutus aliran listrik, membuat warga Libanon kelaparan dan membiarkan mereka mati tanpa obat-obatan.”
Namun Jurubicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, sebaliknya menilai upaya “pemerintah Libanon menyalahkan sanksi AS sebagai pemicu krisis ekonomi
adalah keliru dan salah kaprah.”
Antara belanja infrastruktur dan restrukturisasi anggaran
Maret silam Libanon mendeklarasikan tidak mampu menyicil tunggakan utang pemerintah. Akibatnya perusahaan barat enggan berinvestasi selama belum tercapainya kesepakatan dengan IMF, kata ekonom Libanon Hasan Moukalled. Menurutnya ini yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan Cina.
Godaan Beijing terasa lebih memikat lantaran menjanjikan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan infrastruktur baru. Sementara negosasi dengan IMF berpusar pada mitigasi defisit anggaran dan mengembangkan kerangka kerja untuk reformasi strutural pada perekonomian nasional.
Tujuhbelas kali pemerintah Libanon dan IMF sudah bertemu sejak pertengahan Mei lalu. Tapi tidak satu pun perundingan membuahkan kemajuan.
Moukalled yang sudah berulangkali mengunjungi Cina antara 2018 dan 2019, mengklaim proyek infrastruktur yang dijanjikan Cina bernilai USD 12,5 miliar. Investasi itu dinilai juga mengandung motivasi politik, mengingat posisi strategis Libanon sebagai pintu masuk ke Timur Tengah bagi Beijing, dan juga Rusia.
Iran juga sempat ikut menawarkan bantuan, namun ditolak Beirut yang tidak ingin memprovokasi Amerika serikat.
“Kami memahami kebutuhan Libanon atas kucuran dana. Mereka membutuhkan investor,” kata Duta Besar AS untuk Libanon, Dorothy Shea, kepada stasiun televisi Arab Saudi, Al-Hadath. Tapi kebergantungan terhadap Cina “akan berdampak pada stabilitas dan kemakmuran jangka panjang Libanon, dan tentunya terhadap hubungan dengan Amerika Serikat.”
Duta Besar Rusia, Alexander Zasypkin, sebaliknya mengklaim Rusia, Cina, Suriah, Iran dan Irak akan membantu Libanon. Menurutnya jika barat menolak membantu, “alternatif untuk merapat ke timur semakin mendesak.”
Ketika melawat ke Libanon pekan lalu, Kepala Komando Pusat Militer AS, Jendral Kenneth McKenzie, ditanya tentang upaya negara-negara Arab mencekati Cina sebagai sumber investasi. “Anda mendapat sesuai yang Anda bayar, cuma itu yang bisa saya katakan,” jawabnya.
rzn/hp (ap, rtr, guardian)
Ikuti Whatsapp Channel Republika