REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal menegur maskapai Batik Air karena dinilai melanggar protokol kesehatan dalam mengoperasikan penerbangan di masa pandemi Covid-19. Teguran akan disampaikan menyusul keluhan dari anggota DPR.
“Batik nanti akan kita tegur karena memang kadang-kdang di tengah Covid-19 orang suka khilaf,” kata Menhub saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (31/8).
Ia mengakui, maskapai yang bernanung dalam Lion Air Group itu tidak sekali dinilai melanggar protokol kesehatan penerbangan. “Cuma, ini khilafnya terus-terusan lagi, sekali lagi akan kita tegur,” katanya.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan salah satu Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauhti Ardi yang mendapatkan laporan dugaan pelanggaran tersebut. “Saya dapat laporan banyak dari rekan-rekan sesama anggota dan komisi bahwa di salah satu penerbangan ada yang tidak menerapkan protokol Covid-19,” katanya.
Athari menilai, Kemenhub sebagai regulator harus memperhatikan pelaksaan prosedur protokol kesehatan di lapangan. Ia mencontohkan salah satu anggota DPR naik pesawat Batik Air dari Jakarta ke Makassar. Seharusnya kapasitasnya 70 persen, tapi terisis 100 persen. "Tidak diterapkan physical distancing sama sekali,” katanya.
Dia mengatakan kejadian tersebut ironis karena kasus terinfeksi Covid-19 semakin meningkat. “Kita tahu Covid-19 ini kasusnya sedang meningkat dan sangat mengkhawtirkan, kami mohon dilakukan teguran. Kami tahu pemulihan ekonomi penting, tapi jangan sampai rakyat kami yang menerima akibatnya. Pak Menhub harus disoroti harus ada ‘physical distancing’ di pesawat dan protokol-protokol lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro membenarkan adanya dua penerbangan yang tingkat keterisiannya melebihi kapasitas 70 persen. “Benar,” ujarnya.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diwajibkan bagi seluruh angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi (seating arrangement) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut (load factor).