REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Twitter pada Kamis melarang sementara akun kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuat cuitan (tweet). Larangan ini diterapkan karena akun tersebut melanggar aturan dengan mengunggah sebuah video tentang putra calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden.
Video yang diunggah oleh akun @TeamTrump merujuk pada laporan New York Post pada Rabu yang berisi dugaan rincian transaksi bisnis Hunter Biden dengan perusahaan energi Ukraina. Laporan itu menyebutkan bahwa mantan wakil presiden Joe Biden telah bertemu dengan seorang penasihat perusahaan Ukraina tersebut.
Akun kampanye Trump di Twitter mencantumkan kalimat "Joe Biden adalah pembohong yang telah merampok negara kita selama bertahun-tahun" pada video itu.
Twitter mengatakan video tersebut melanggar aturannya tentang pengunggahan informasi pribadi. Twitter menilai akun kampanye Trump tersebut mungkin perlu menghapus kiriman video itu untuk dapat terus membuat cuitan (tweet).
"Semuanya akan berakhir dengan gugatan besar dan ada hal-hal sangat parah yang bisa terjadi yang saya lebih suka tidak melihatnya terjadi, tapi mungkin harus," kata Trump ketika ditanya tentang langkah pelarangan sementara oleh Twitter.
Twitter pada Rabu mengatakan bahwa artikel New York Post melanggar kebijakan "materi yang diretas", yang melarang distribusi konten yang diperoleh melalui peretasan yang berisi informasi pribadi atau rahasia dagang, atau menempatkan orang pada risiko cedera fisik.
Facebook dan Twitter pada Rabu mengambil langkah proaktif untuk membatasi penyebaran berita dari New York Post itu beberapa jam setelah dipublikasikan. Twitter pada Rabu telah memberlakukan pembatasan serupa pada akun Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany setelah dia membagikan artikel New York Post itu.
Setelah Twitter memberlakukan pembatasan, Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat bergerak melayangkan panggilan untuk hadir kepada Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey.
Ketua Komite Lindsey Graham dan senator Partai Republik Ted Cruz dan Josh Hawley mengatakan komite akan memberikan suara pada pengiriman panggilan untuk hadir pada Selasa, 20 Oktober dan berencana untuk menempatkan Dorsey di depan komite pada 23 Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika