REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawaran Nasional V Hidayatullah resmi dimulai secara Virtual dengan protokol kesehatan. Lebih dari 47 Tahun Hidayatullah berkhidmat untuk NKRI di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Nashirul Haq dalam sambutannya mengatakan, tema Munas tahun ini “Meneguhkan Komitmen Keummatan Menuju Indonesia Bermartabat”. Teman ini merupakan sebuah komitmen untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini.
"Karena terwujudnya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, berkeadaban, bersatu, dan berkeadilan sosial," katanya dalam sambutanya pada pembukaan Munas V Hidayatullah, Kamis (29/10).
"Inilah jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus diperjuangkan. Dan dengan inilah Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat," kata Nashirul.
Dia menerangkan, tema ini merupakan sebuah rasa syukur, sekaligus kebanggaan atas kiprah Hidayatullah selama ini untuk memberikan sumbangsih nyata bagi kehidupan berbangsa, bersama pemerintah dan masyarakat menjalankan misi mulia membangun Indonesia yang berperadaban.
Nashirul mengatakan bahwa hehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dia menyebutkan pandemi Covid-19 sepertinya sudah menjadi sebuah realitas yang harus diterima dan dihadapi dengan kesabaran dan optimisme untuk bisa menanggulanginya.
"Pandemi yang semakin memperparah krisis ekonomi, tidak menghalangi untuk menjadi lebih arif dan mengambil hikmah atas kondisi yang terjadi. Kita semakin lebih peduli bahkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial kita bisa lebih tumbuh," kata dia.
Namun, Nashirul melanjutkan, dalam suasana penuh keprihatinan seperti ini, sangat disayangkan ada sebagian dari bangsa ini, yang dipundaknya amanah kekuasaan disandang, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hal itu menjadi terkesan sembunyi-sembunyi, mempersulit akses publik untuk tahu, telah membuat kebijakan-kebijakan bahkan undang-undang yang berpotensi merugikan dan memarjinalkan rakyat Indonesia.
Nashirul juga menyoroti masalah Undang-Undang yang berpotensi memperparah kerusakan bumi pertiwi, membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis, korporasi asing dan aseng untuk mengeruk kekayaan Indonesia sebebas-bebasnya serta segilintir pihak pribumi yang diuntungkan.
"Lengkap sudah keprihatinan kita. Penyalahgunaan kekuasaaan yang telanjang dinampakan. Islamofobia merajalela, wacana dan diksi Islami justru di-bully. WNA merebut jatah lapangan kerja pribumi," ungkapnya.
Dari keprihatinan tersebut, Hidayatullah mengajak kepada Pemerintah untuk kembali mendengar aspirasi dan jeritan hati rakyat dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sebagaimana yang diminta MUI, ormas Islam dan elemen-elemen bangsa lainnya.
"Kembalikan politik menjadi politik yang sehat dan bermartabat. Tegakkan hukum dengan baik karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bela kepentingan jutaan rakyat daripada jadi abdi segelintir konglomerat," imbuhnya.
Nashirul menambahkan, Hidayatullah selama lebih 47 tahun telah memegang teguh kesetiaan, semangat mengabdi kepada Ilahi, berkhidmat untuk agama dan ummat, serta berkhidmat untuk NKRI melalui berbagai program di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi keummatan.
"Karenanya, komitmen Hidayatullah untuk ummat bangsa ini tidak perlu diragukan lagi," katanya.
Sementara itu Ketua Panitia V Munas Hidayatullah, Wahyu Rahman mengatakan sejatinya pihaknya sangat berkeinginan untuk menghadirkan peserta sekitar 3.000 di Jakarta. Namun karena pandemi hal itu tak memungkinkan.
"Meskipun begitu, semoga Munas kali ini tidak mengurangi substansi yang kita langsungkan," katanya.
Kata dia pelaksanaan Munas ini memang cukup alot dan dinamis, antara ditunda atau tetap dilaksanakan di akhir tahun 2020 ini. Akhirnya berdasarkan musyawarah Majelis Syura, Munas diputuskan digelar secara virtual yang diputuskan tiga bulan sebelum hari pelaksanaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika