REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) menilai sektor swasta cukup berpengaruh dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebutkan bahwa dalam struktur ekonomi Indonesia, kontribusi sektor swasta mencapai lebih dari 70 persen. Pernyataan Budi ini menjawab pertanyaan mengenai upaya pemerintah dalam merespons ancaman resesi yang sudah di depan mata.
"Dari ekonomi Indonesia yang seribu triliun (rupiah) ini, paling besar merupakan kontribusi swasta. Sekitar sisanya 16 persen dari BUMN, sisanya lagi baru dari pemerintah," ucap Budi dalam keterangan pers di kantor presiden, Rabu (4/11).
Melalui dorongan terhadap swasta, Budi mengatakan, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa didongkrak kembali. Karenanya, pemerintah menargetkan mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya melalui program PEN. Selain itu, pemerintah juga belanja kementerian/lembaga bisa dioptimalkan sepanjang kuartal IV 2020 ini.
"Sebagian besar sangat bergantung ke sektor swasta. Oleh karena itu kami akan mencoba memfokuskan beberapa program yang bisa memberikan stimulus agar bisa berputar roda ekonominya," ujar Budi.
Khusus Satgas PEN, kata Budi, akan menangani akses ke pinjaman, jaminan kredit dan pinjaman-pinjaman ke daerah. Agar daya ungkit ekonomi tidak hanya dari pemerintah. "Tanpa bersama-sama antara pemerintah dan swasta, akan sangat sulit kita mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi positif," ujarnya.
Dalam sisa waktu pada kuartal IV ini, Satgas PEN akan fokus pada program-program yang masuk dalam kategori perlindungan sosial. Baik yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian/lembaga lainnya akan terus didorong.
"Karena paling besar dampaknya pada rakyat di strata paling bawah," katanya.
Pemerintah melaporkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 51,9 persen per 2 November 2020. Artinya, pemerintah hanya punya sisa waktu tak sampai dua bulan untuk memaksimalkan serapan anggaran.
Budi menyebutkan, anggaran PEN yang sudah terserap mencapai Rp 366,6 triliun dari total anggaran yang disiapkan Rp 695,2 triliun. Serapan tertinggi dicapai klaster perlindungan sosial, yakni Rp 176,38 triliun atau 86,51 persen dari pagu Rp 203,9 triliun.
Serapan kedua tertinggi, dicapai klaster UMKM yakni Rp 93,59 triliun atau 75,81 persen dari pagu Rp 123,47 triliun. Selanjutnya, anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 berhasil disalurkan Rp 31,14 triliun atau 35,57 persen dari pagu Rp 87,55 triliun.
Kemudian insentif usaha, telah tersalurkan Rp 35,49 triliun atau 29,43 persen dari pagu Rp 120,61 triliun. Terakhir, klaster sektoral kementerian/lembaga dan pemda telah tersalurkan Rp 30,25 triliun atau 28,51 persen dari pagu Rp 106,11 triliun. Sedangkan pembiayaan korporasi yang dianggarkan Rp 53,60 triliun mencatatkan realisasi nol persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika