REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 dan perkembangan konstelasi politik internasional terbaru--antara lain soal pemilihan presiden Amerika Serikat dan keamanan di Laut China Selatan--memunculkan berbagai masalah baik dalam perspektif regional maupun global. Namun demikian, dalam pandangan Indonesia, masalah-masalah dunia hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan kolaborasi yang makin intensif.
Pandangan ini muncul pada diskusi bulanan Balitbang Partai Golkar secara daring yang yang diadakan di Jakarta, 4/11/2020, secara live di kanal youtube Balitbang Golkar TV. Hadir dalam diskusi tersebut Sekjen Partai Golkar Lodewyk Paulus yang mewakili Ketua Umum Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Anggota Komisi I Dave Laksono, Ketua Balitbang Kemenlu RI, Siswo Pramono, Kabid Kajian Kerjasama Internasional Balitbang Golkar Ibrahim Yusuf dan pengamat politik internasional Dinna Prapto Raharja serta dipandu oleh Deswandhy Agusman, sebagai moderator.
Menurut para pembicara, dalam konteks pandemi Covid-19. harus disikapi dengan kolaborasi dalam mitigasi dan penyediaan vaksin. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan berbagai negara dalam kedua hal tersebut.
Dalam dunia ekonomi dan perdagangan, seharusnya adanya pandemi juga tidak memunculkan proteksionisme, sebaliknya arus perdagangan harus diperlancar agar mampu menyediakan kebutuhan urgen khususnya di bidang Kesehatan dan kebutuhan dasar.
Sementara itu, menanggapi peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat, para pembicara sepakat bahwa siapapun presiden yang akan terpilih, Indonesia akan terus bekerjasama dan mempererat hubungan di semua aspek.
“Pada intinya kepentingan nasional yang menjadi inti dan didahulukan dalam diplomasi internasional. Jadi kita bekerja sama dengan siapa saja untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. Itu sikap kita sesuai dengan prinsip bebas aktif yang kita anut.” kata Sekjen Partai Golkar Lodewyk Paulus, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (5/11).
Sedangkan dalam keamanan Laut China Selatan, Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin masyarakat ASEAN di bidang keamanan dan politik akan tetap menekankan kepatuhan terhadap Deklarasi UNCLOS yang mengatur batas wilayah laut sebuah negara. Dengan demikian setiap klaim negara-negara yang terlibat harus ditinjau dalam perspektif UNCLOS tersebut.
Kepatuhan terhadap kerangka itu diyakini akan menciptakan perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan. Posisi Indonesia itu, menurut Dr. Dinna Prapto, harus ditegaskan. Terutama, menurut Dinna, yang terpenting adalah memberikan perlindungan sebaik-baiknya kepada nelayan Indonesia di Laut China Selatan dari ancaman pihak asing.
Dalam kesempatan itu, konsep diplomasi multitrack juga diangkat oleh Ketua Balitbang Jerry Sambuaga dan Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono. “Indonesia punya aturan yang memungkinkan semua pihak untuk melakukan hubungan luar negeri, tentu dengan batasan aturan nasional. Tetapi pada intinya, semua pihak diberikan ruang untuk itu, termasuk partai politik.” kata Jerry Sambuaga.
Pernyataan Jerry yang juga merupakan mantan anggota Komisi I itu diamini oleh Dave Laksono. Menurutnya, partai politik bisa turut mengembangkan hubungan yang mengangkat wacara dialog, perdamaian dan kemanusiaan serta kesejahteraan dengan mitra-mitra mereka di luar negeri.
"Hubungan intensif antar pelaku politik di sebuah negara diyakini akan menjadi jembatan dialog disamping diplomasi-diplomasi formal yang dilakukan oleh Lembaga negara dan pemerintahan," ujarnya.
Dialog daring Balitbang Golkar yang dilakukan secara rutin sebulan sekali ini, menurut Jerry, kali ini merasa perlu mengangkat tema soal hubungan internasional mengingat adanya perkembanagan terbaru secara global dan regional seperti pemilihan Presiden Amerika Serikat, kondisi di Laut China Selatan yang sangat berhubungan dengan Indonesia dan juga pandemi Covid-19. Perubahan-perubahan tersebut menurut Jerry yang juga Wamendag itu perlu dibicarakan secara serius sehingga Indonesia bisa menempatkan diri sesuai dengan kepentingan nasional.