REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) diyakini melakukan upaya untuk mencegah rivalnya dari Partai Demokrat yang menjadi presiden terpilih Joe Biden untuk mengakses pesan dari para pemimpin negara lain. Akses tersebut saat ini dimiliki oleh Departemen Luar Negeri.

Dalam laporan dari CNN yang mengutip sebuah sumber terkait masalah tersebut, Trump yang menjadi kandidat pejawat dalam pemilihan presiden tahun ini nampaknya belum mengakui kekalahan. Ia telah mengeklaim adanya kecurangan dan hingga saat ini, badan-badan pemerintah AS belum memulai transisi atau pengalihan kekuasaan.

“Tim Biden lebih suka menggunakan sumber daya Departemen Luar Negeri,” ujar sumber tersebut kepada CNN seperti dilansir Sputnik, Kamis (12/11).

Biden dilaporkan mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan beberapa pemimpin dunia setelah resmi memenangkan suara elektoral yang dibutuhkan untuk melenggang ke Gedung Putih. Di antaranya adalah dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, meskipun banyak pesan yang dikirim terhadapnya masih berada di bawah pengawasan Departemen Luar Negeri.

Selain itu, sumber mengatakan bahwa Biden juga dicegah untuk dapat menerima pengarahan harian dari intelijen. Berbicara pada Selasa (10/11) lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tampaknya tidak mengakui kemenangan yang diumumkan Biden. Pompeo menyatakan akan ada transisi mulus ke pemerintahan Trump yang kedua.

Layanan Umum, badan negara yang bertugas mengatur transisi dari satu presiden ke presiden lainnya, juga belum mengesahkan hasil pemilu yang diproyeksikan atas kemenangan Biden. Trump telah berjanji untuk mengajukan tuntutan hukum di sejumlah negara bagian di mana ia dan tim kampanye yakin bahwa kecurangan pemilih telah terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika