REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencetuskan wacana untuk tes rapid bagi pemilih di Pemilu 9 Desember mendatang. Namun wacana tersebut dianggap kompleks bagi sejumlah pihak. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang mengakui keterbatasan untuk memenuhi wacana tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana menyebut  jumlah TPS tidak sebanding dengan jumlah tenaga dinkes.

"Kita tidak memungkinkan karena kita keterbatasan SDM dan wacana tersebut saya istilahnya belum mendapat penugasan untuk mempersiapkan atau apapun. Karena  dari sisi anggaran perlu disiapkan," kata Grace, Selasa (1/12).

Grace mengakui pintu Dinkes Kabupaten Bandung terbuka jika Pemprov Jabar mau memfasilitasi wacana tersebut. Dia mengakui Dinkes Kabupaten Bandung hanya memiliki tenaga kesehatan dan administrasi sejumlah tiga ribu orang. Setengah dari jumlah TPS yang mencapai 6.874 TPS."Jadi itu tidak mungkin. Kita memantau pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan," tegas Grace. 

Jika dihitung, lanjut Grace, wacana tes rapid pada pemilih berusia 40 tahun setidaknya membutuhkan 500 ribu alat rapid. Jumlah tersebut belum termasuk APD dan tenaga kesehatan yang diturunkan. "Dilihat dari SDM-nya kita yang ada, dengan jumlah TPS yang ada tidak mencukupi. Yang penting kita memantau persiapan dengan protokol kesehatan," kata Grace.

Hingga H-8 Pilkada, baik Dinkes maupin KPU Kabupaten Bandung tetap mengikuti panduan dari KPU pusat. "Kita kondisinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tapi yang penting memenuhi kaidah protokol kesehatan," kata Grace.

Ikuti Whatsapp Channel Republika