Jumat 04 Dec 2020 17:40 WIB

Peningkatan Kapasitas BUMDes oleh Djarum Didukung

BUMDes memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi.

Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, melalui aplikasi Zoom dan Youtube, pada Kamis (4/12).
Foto: Dok. Kem
Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, melalui aplikasi Zoom dan Youtube, pada Kamis (4/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap masyarakat atau pihak swasta melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik. Seperti PT Djarum, yang melakukan program tersebut di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes diyakini akan membantu menyejahterakan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung tujuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pemerintah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak swasta yang telah membantu BUMDes. Kehadiran BUMDes memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan juga sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa. Hal ini menjadi penting karena BUMDes merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa,” kata Halim dalam Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, melalui aplikasi Zoom dan Youtube, pada Kamis (4/12). 

Halim mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi BUMDes adalah permodalan. Umumnya tidak banyak sektor swasta dan lembaga keuangan yang mau mendanai BUMDes karena belum memiliki badan hukum. Namun, kini angin segar datang dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa BUMDes tergolong dalam entitas badan usaha yang sejajar dengan BUMN, BUMD dan juga Perseroan.

"Diharapkan semakin banyak pihak-pihak yang mau terlibat dan membantu BUMDes," kata dia.

Dalam tujuan yang sama, sejak tahun 2018  Djarum bersama Lokadata.id telah konsisten melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes, khususnya di Kabupaten Kudus. Program ini dilakukan antara lain dengan melakukan sejumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengurus desa dan kapabilitas pengelolaan BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus.

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi setahun belakangan memberikan tantangan baru yang lebih berat dalam program pengembangan BUMDes. Meski demikian, di waktu yang bersamaan diyakini juga muncul berbagai peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes.

Public Affairs Senior Manager Djarum Purwono Nugroho mengatakan, program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes harus disesuaikan dengan kondisi pandemi agar BUMDes siap bangkit kembali tahun depan. “Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan kepada perekonomian nasional. Namun diharapkan BUMDes ini bisa menjadi penggerak mulainya kembali roda perekonomian yang berawal dari desa,” ujar Purwono.

Ia mengatakan, program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes yang dilakukan Djarum dan Lokadata.id diawali dengan melakukan riset dan pemetaan secara mendalam yang didukung sistem pengawasan capaian SDGs secara sistematis dan terintegrasi. Sistem ini, kata dia, menggunakan wadah bernama Dashboard Lokadata yang memuat data-data temuan capaian SDGs dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa. 

"Salah satu hasil temuannya menunjukan bahwa minimnya kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM, tata kelola BUMDes, hingga minimnya pemahaman potensi desa yang dimiliki sebagai basis usaha BUMDes," kata Purwono.

Hasil riset dan pemetaan ini kemudian menjadi panduan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kudus. Dalam data roadmap yang tercatat di sistem Lokadata.id, kata dia, pada tahun 2020 ada 33 BUMDes di Kudus dengan rincian 21 BUMDes yang tidak aktif, 10 BUMDes aktif dengan kategori mendasar, dan dua BUMDes aktif dengan kategori bagus. 

Implementasi program dilakukan dengan menggelar sejumlah pelatihan sejak pertengahan tahun 2019 yang melibatkan sedikitnya 50 desa di Kudus, baik yang telah memiliki BUMDes maupun yang baru akan mendirikan. 

"Pelatihan ini dilakukan dalam berbagai format mulai dari seminar untuk memberikan pemahaman regulasi dan kelembagaan BUMDes hingga diskusi kelompok dan praktik dengan materi analisis kelayakan usaha, perencanaan bisnis dan manajemen, hingga sharing kisah sukses," kata dia.

Ia menjelaskan, pelatihan juga mencanangkan bobot skor sebagai indikator yang harus diraih oleh tiap BUMDes. Secara berkelanjutan pelatihan diperdalam dengan menu intervensi terhadap empat BUMDes yang telah eksis dan memiliki potensi besar. Keempat BUMDes tersebut, kata dia, memiliki diferensiasi unit usaha dengan keunggulannya masing-masing

"Selain itu Djarum juga menggandeng platform e-commerce Blibli(dot)com dalam melakukan pendampingan teknis ke sejumlah pengelola BUMDes terkait pemasaran secara daring. Salah satu BUMDes yang berkembang pesat adalah BUMDes unit produk madu di Desa Glagah Kulon," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement