Rabu 23 Dec 2020 18:25 WIB

Tak Ada Lagi Perwakilan PB Djarum, PBSI: Hubungan Tetap Baik

Untuk pendanaan tidak masalah, klaim Agung.

Rep: Fitrianto/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon (kiri) dan Kevin Sanjaya Sukamuljo berada di atas podium setelah bertanding mengalahkan ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pada final Blibli Indonesia Open 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (21/7). Blibli adalah salah satu anak perusahaan Grup Djarum.
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon (kiri) dan Kevin Sanjaya Sukamuljo berada di atas podium setelah bertanding mengalahkan ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pada final Blibli Indonesia Open 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (21/7). Blibli adalah salah satu anak perusahaan Grup Djarum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak ada nama perwakilan dari klub PB Djarum dalam kepengurusan PP PBSI 2020-2024 di bawah pimpinan Agung Firman Sampurna. Ini tidak seperti biasanya. Tahun lalu, bahkan posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada perwakilan Grup Djarum yang jadi induk PB Djarum, Achmad Budiharto.

Hal ini pun menimbulkan tanda tanya. Diisukan perusahaan yang dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia itu akan menarik diri dari kesponsoran PBSI.

Ketua umum PBSI Agung Firman Sampurna, pun menjawab pertanyaan media pada Rabu (23/12) usai pengumuman pengurus di Jakarta. Ia menyatakan, hubungan PBSI dengan PB Djarum dan induk perusahaan yang menaungi klub asal Kudus, Jawa Tengah itu baik-baik saja. 

"Hubungan dengan Djarum baik-baik saja. Nantinya sistem pendanaan atau sponsor akan kita ubah. Sebelumnya lebih banyak dengan CSR atau charity. Ke depannya akan memakai pendekatan bisnis, dengan Corporate Branding," kata dia menjelaskan.

"Kita berharap akan banyak perusahaan yang mau bekerjasama, bukan hanya satu perusahaan. Kita ingin membangun bulu tangkis menjadi industri olahraga. kita akan berikan kesempatan perusahaan swasta yang ingin partisipasi," ujar dia.

Untuk pendanaan tidak masalah, klaim Agung. "Persiapan pendanaan kita anggap tidak masalah, tetapi yang saat ini menjadi masalah utama adalah kondisi kesehatan Pandemi Covid-19. Ini yang kita belum tahu," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.

"Masalah Pandemi Covid-19 inilah yang akan menentukan apakah kita gelar turnamen sesuai jadwal yang dirilis BWF atau ada penjadwalan ulang. Bukan dari segi pendanaannya," kata dia menambahkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement