REPUBLIKA.CO.ID, XINJIANG – Seorang pejabat Cina membantah bahwa pemerintahnya telah memberlakukan tindakan pengendalian kelahiran yang memaksa minoritas Muslimah Uighur menghentikan kehamilan.  

Pernyataan itu menyusul protes atas tweet Kedutaan Besar Cina di Washington yang mengklaim bahwa kebijakan pemerintah telah membebaskan wanita dari etnis Uighur dari mesin pembuat bayi. 

Wakil juru bicara pemerintah daerah Xinjiang,  Xu Guixiang, mengatakan kepada wartawan Senin (11/1), keputusan pengendalian kelahiran dibuat atas keinginan orang tersebut dan tidak ada organisasi atau individu yang dapat ikut campur. 

"Tingkat pertumbuhan populasi Uighur tidak hanya lebih tinggi dari seluruh populasi Xinjiang, tetapi juga lebih tinggi dari populasi minoritas, dan lebih tinggi secara signifikan daripada populasi Han (mayoritas Cina),” kata Xu. 

Mengenai apa yang disebut memaksa perempuan etnis minoritas di Xinjiang untuk memakai IUD, atau menjalani ligasi tuba atau aborsi, itu bahkan lebih ganas.  

Sebuah penyelidikan pada Juni menemukan bahwa pemerintah China telah memaksa tindakan KB kejam di Uighur, Kazakhatan, dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang, termasuk IUD fitting, kontrasepsi, dan bahkan aborsi dan sterilisasi.

Tindakan tersebut didukung ancaman penahanan orang tua dengan tiga anak atau lebih dimasukkan ke dalam kamp dan penjara jika mereka tidak dapat membayar denda besar.  

Akibatnya, angka kelahiran di wilayah minoritas Xinjiang anjlok hingga lebih dari 60 persen hanya dalam tiga tahun, bahkan ketika Beijing melonggarkan pembatasan kelahiran pada populasi Han menjelang krisis demografi yang membayangi. 

Twitter menghapus tweet Kedutaan Besar Cina, yang diposting pada 7 Januari, menyusul protes oleh kelompok-kelompok yang menuduh Beijing berusaha memberantas budaya Uighur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika