REPUBLIKA.CO.ID, XINJIANG – Seorang pejabat Cina membantah bahwa pemerintahnya telah memberlakukan tindakan pengendalian kelahiran yang memaksa minoritas Muslimah Uighur menghentikan kehamilan.  

Pernyataan itu menyusul protes atas tweet Kedutaan Besar Cina di Washington yang mengklaim bahwa kebijakan pemerintah telah membebaskan wanita dari etnis Uighur dari mesin pembuat bayi. 

Wakil juru bicara pemerintah daerah Xinjiang,  Xu Guixiang, mengatakan kepada wartawan Senin (11/1), keputusan pengendalian kelahiran dibuat atas keinginan orang tersebut dan tidak ada organisasi atau individu yang dapat ikut campur. 

"Tingkat pertumbuhan populasi Uighur tidak hanya lebih tinggi dari seluruh populasi Xinjiang, tetapi juga lebih tinggi dari populasi minoritas, dan lebih tinggi secara signifikan daripada populasi Han (mayoritas Cina),” kata Xu.