REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Aplikasi Telegram mengatakan telah menghabiskan banyak waktu untuk memantau situasi di Amerika Serikat (AS) jelang pelantikan presiden. Dalam unggahan di saluran publiknya yang dilihat oleh The Verge, seperti yang dilansir dari Engadget, Selasa (19/1), pendiri Telegram Pavel Durov menulis “Telegram menyambut debat dan protes damai, tetapi Persyaratan Layanan kami  secara eksplisit melarang penyebaran seruan untuk melakukan kekerasan”.

Durov juga dengan cepat menunjukkan apa yang dilakukan Telegram konsisten dengan tindakan yang telah diambil perusahaan di masa lalu yang melibatkan kasus serupa di Iran, Thailand, Hong Kong dan negara lain.

Telegram bertindak tegas dengan menekan saluran AS yang mendukung kekerasan. Sementara kurang dari dua persen dari hampir 500 juta pengguna Telegram berasal dari AS. Durov mengklaim Telegram mencegah pesan-pesan dari ratusan saluran publik AS tersebut agar tidak tersaring ke “puluhan ribu” pelanggan.

Saluran publik hanyalah salah satu bagian dari aplikasi. Telegram juga merupakan aplikasi perpesanan yang menampilkan enkripsi end-to-end dan jabatan Durov tidak menyentuh itu.

Setelah serangan Capitol AS, ada lebih banyak tekanan pada platform untuk memoderasi penggunanya, terutama dari Apple dan Google. Kedua perusahaan mengutip kelambanan Parler dalam membatasi ancaman kekerasan karena penangguhannya baru-baru ini dari toko aplikasi masing-masing. Selama akhir pekan, Parler mendapatkan sebagian situs webnya kembali online.

Ikuti Whatsapp Channel Republika